Suara.com - DPP Demokrat melarang kader partai berlambang bintang mersi itu mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan dinamika politik dan hukum antara KPK versus Polri.
"Ini pandangan resmi Partai Demokrat. DPP meminta supaya para kader menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak diperlukan," kata Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan, di DPR, Jakarta, Senin (26/1/2015).
Selain itu, Partai Demokrat juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak menganggu stabilitas politik dan keamanan.
"Dalam keadaan seperti ini, kearifan dari penguasa dan pejabat pemerintah diharapkan, termasuk dalam memberikan pernyataan sehingga tidak semakin menambah keruh suasana," kata Syarief.
Partai Demokrat, tambahnya, percaya dengan Presiden Joko Widodo bersama jajarannya mampu mencari solusi dan tidak membuat kemelut ini semakin buruk.
Namun demikian, Partai Demokrat menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi di Istana Bogor tanggal 23 Januari lalu. Di mana, penyampaian Presiden dianggap tidak memberikan jalan keluar.
"Penjelasan ini dinilai belum sungguh menyelesaikan masalah yang ada," tuturnya.
Karenanya, dia mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada Presiden untuk menyelesaika masalah ini.
"Solusi yang ditempuh diharapkan tetap memastikan bahwa hukum akan terus ditegakan secaara adil, gerakan pemberantasan korupsi tidak terganggu, dua institusi Polri-KPK juga bisa diselamatkan dan menjalankan tugas tanpa gangguan serta gesekan," ujarnya.
