REGIONAL:
- Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti beban kerja berat yang diduga menyebabkan 35 personel Satpol PP meninggal dunia.
- Rano menyoroti ketiadaan Markas Komando yang representatif bagi Satpol PP DKI Jakarta dalam mendukung operasional penertiban kota.
- Pemprov DKI Jakarta berencana mengevaluasi anggaran pembangunan infrastruktur serta mempertimbangkan penambahan personel Satpol PP secara bertahap di masa depan.
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno merespons pernyataan Kepala Satpol PP Satriadi Gunawan, mengenai 35 personelnya yang gugur dalam satu tahun atas dugaan kelelahan.
Pria yang akrab disapa Bang Doel ini menyoroti beban kerja Satpol PP DKI Jakarta yang sangat berat, dan diduga jadi salah satu faktor menurunnya kondisi kesehatan para petugas di lapangan.
“Maaf ya, saya tidak bilang kerjanya berlebihan, tapi kerjanya memang agak ekstra. Tentu kesehatan menjadi prioritas, tapi dengan infrastruktur yang begitu banyak, mau menaruh personel di mana?” ujar Rano kepada awak media di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).
Selain beban kerja, ia juga menyoroti fakta memprihatinkan mengenai ketiadaan
infrastruktur penunjang bagi instansi sebesar Satpol PP DKI Jakarta.
Bintang utama Si Doel Anak Sekolahan ini mengungkap fakta bahwa Satpol PP DKI Jakarta belum memiliki Markas Komando (Mako) yang representatif.
“Saya kemarin berkunjung ke Satpol PP. Anda bisa bayangkan, instansi yang begitu
besar tidak punya Mako (Markas Komando). Hanya ada Mako kecil di daerah Kebon
Sirih,” beber Rano.
Kondisi tersebut sangat kontradiktif, bila dibandingkan dengan rencana besar Jakarta untuk bertransformasi menuju kota global.
Rano mengibaratkannya seperti instansi kepolisian yang tidak memiliki kantor setingkat Kepolisian Daerah (Polda).
“Maaf istilahnya, kalau misalnya polisi tidak punya Polda, kan aneh. Makanya kalau Satpol PP tidak punya Mako, itu aneh,” tuturnya.
“Satpol PP ini kan pelaksana undang-undang dalam penertiban. Mereka pasti punya armada besar. Armada itu bukan hanya kendaraan, tapi juga personelnya,” imbuh politisi PDIP itu menjelaskan.
Persoalan ini memicu rencana evaluasi di tubuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mengenai anggaran pembangunan infrastruktur Satpol PP yang sempat terhenti.
Rencana pembangunan Mako yang sudah pernah didesain sebelumnya, memang sempat ditunda akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Makanya kemarin saya sempat bicara dengan Pak Gubernur, sepertinya kita harus evaluasi lagi masalah ini. Apalagi kita mau jadi Kota Global,” ungkap Rano.
Selain fasilitas gedung, Pemprov DKI juga membuka peluang adanya penambahan
personel Satpol PP secara bertahap, untuk memperkuat pengamanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
“Kalau Satpol PP minta 5.000, mungkin saja, tapi akan bertahap. Kebutuhan pemadam kebakaran 11.000 itu juga kan dihitung berdasarkan luas area dan jumlah penduduk,” pungkas Rano.
TERPOPULER