Suara.com - Sejumlah siswa SMAN 9 Kota Bandung melakukan aksi sujud syukur terkait Ujian Nasional (UN) yang tidak menjadi indikator kelulusan siswa di Taman Alun-Alun Kota Bandung, Rabu (28/1/2015).
"Kita harus mensyukuri perjalanan panjang guru-guru yang keberatan dengan adanya UN, sekarang benar-benar menuai hasil," kata Ahmad Taufan, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Jawa Barat di Bandung, Rabu.
FGII dan guru lainnya sudah mengajukan keberatan dan menggugat pengadaan UN sebagai indikator kelulusan siswa lebih sejak 15 tahun.
"Pada 2006 pernah diajukan gugatan ke Mendiknas Bambang Sudibyo, keputusannya dimenangkan tapi kenyataannya UN tetap berjalan," katanya.
Demikian halnya saat berganti kepada Muhamad Nuh, kata Taufan pelaksaan UN tetap ada, dengan indikator tersebut sangat memberatkan siswa SD sampai SMA.
Akhirnya banyak fakta dan data terungkap terkait kecurangan pelaksanaan UN dari SD sampai SMA.
Namun kebijakan pemerintah Jokowi-JK melalui Menteri Pendidikan Anis Baswedan mengubah UN tidak lagi sebagai penentu kelulusan siswa, tapi pemetaan keberhasilan siswa.
"Tahun lalu UN SD sudah tidak menjadi indikator kelulusan, kami bersyukur pada pemerintah sekarang SMP dan SMA juga sama," katanya.
Namun menurut dia, dengan perubahan format indikator kelulusan ini tidak berarti membuat siswa bisa bersantai, sebaliknya tetap harus belajar dengan keras untuk masa depannya.
"Banyak siswa yang berprestasi dan diterima di PTN dengan jalur undangan gagal karena tidak lulus UN, sekarang harusnya tidak seperti ini lagi," katanya.
Aksi sujud syukur yang digelar para siswa itu sebagai tanda syukur siswa karena UN tidak menjadi penentu kelulusan yang membebankan bagi siswa.
"UN itu sangat membebankan, hasil belajar tiga tahun hanya ditentukan tiga hari dengan 20 paket soal yang berbeda," kata Putriana Dwi, siswa SMAN 9 Bandung.
Padahal pembelajaran setiap sekolah berbeda, indikator kelulusannya harus berbeda, UN tidak lagi sebagai penentu kelulusan siswa.
"Mudah-mudahan Menteri yang baru bisa memberikan perubahan pendidikan di Indonesia," katanya Perubahan kebijakan UN merupakan suatu kemajuan oleh Pemerintah dan Kurikulum 2013 kelanjutannya juga diserahkan pada Sekolah.
"Dengan perbedaan indikator kelulusan siswa saat ini, membuat siswa akan giat belajar juga untuk merencanakan masuk PTN," kata Putriana menambahkan. (Antara)
