Suara.com - Presiden Joko Wododo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diharapkan dapat memilih calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sesuai prosedur yang berlaku dengan sejumlah kriteria yang masuk akal.
Hal itu ditegaskan oleh Anggota Tim Sembilan Imam B Prasodjo kepada media di Balaikota Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Iman juga menyindir soal posisi bekas ajudan presiden yang belakangan kerap mengisi posisi calon orang nomor satu di institusi kepolisian maupun TNI.
"Misalnya nih jadi kapolri jalurnya kalo dia pernah jadi ajudan presiden. Kalau itu nanti semua orang rebutan pingin jadi ajudan presiden. Jadi perlu ada kriteria yang lebih masuk akal," tegas Imam.
Sosiolog Universitas Indonesia (UI) itu juga menilai, pemilihan kapolri harus sesuai dengan tahapan yang ada, salah satu solusinya dapat melibatkan KPK, PPATK atau Komnas HAM dan bukan memilih secara karena personal atau kelompok.
"Jadi proses-proses berdasarkan kriteria yang objektif, yang bukan karena hubungan personal, itu saya kira yang harus dibangun dalam sebuah lembaga setingkat Polri. Kalau pemilihan RT/RW orang masih bisa maklumlah. Tapi kalau Polri, pejabat tinggi seperti itu harus ada sistem," kata Imam.
