Sekjen PBB Minta Indonesia Hentikan Hukuman Mati

Doddy Rosadi

Sabtu, 14 Februari 2015 | 10:19 WIB
Sekjen PBB Minta Indonesia Hentikan Hukuman Mati
Presiden Jokowi bersama Sekjen PBB, Ban Ki Moon. (Antara)

Suara.com - Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa, Ban Ki Moon meminta Indonesia untuk tidak mengeksekusi 10 terpidana mati kasus obat-obatan terlarang. Terpidana mati yang akan segera dieksekusi tersebut merupakan warga negara Australia, Brasil, Prancis, Ghana, Nigeria, Filipina dan Indonesia.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan, Ban Ki Moon sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi pada Kamis lalu untuk mengungkapkan kekhawatirannya tentang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

“PBB menentang hukuman mati dalam segala bentuk situasi. Sekjen PBB sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia untuk tidak melaksanakan hukuman mati kepada terpidana kasus obat-obatan terlarang,” kata Stephane.

Indonesia masih menerapkan hukuman mati kepada terpidana kasus obat-obatan terlarang. Bulan lalu, sudah ada lima terpidana mati yang dieksekusi. Bulan ini, Jaksa Agung Prasetyo sudah memastikan aka nada 10 terpidana mati lainnya yang juga akan segera dieksekusi. (Reuters)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pemerintah Tetap Akan Jalankan Hukuman Mati untuk WN Australia

Pemerintah Tetap Akan Jalankan Hukuman Mati untuk WN Australia

News | Kamis, 12 Februari 2015 | 17:27 WIB

Kejagung Diminta Cepat Eksekusi Mati Terpidana Narkoba

Kejagung Diminta Cepat Eksekusi Mati Terpidana Narkoba

News | Rabu, 11 Februari 2015 | 03:00 WIB

Sebanyak 229 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

Sebanyak 229 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

News | Selasa, 10 Februari 2015 | 18:26 WIB

Dua Anggota Bali Nine Akan Dieksekusi Bulan Ini

Dua Anggota Bali Nine Akan Dieksekusi Bulan Ini

News | Jum'at, 06 Februari 2015 | 16:27 WIB

Terkini

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:25 WIB

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:05 WIB

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:54 WIB

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:46 WIB

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:13 WIB

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:56 WIB

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:47 WIB

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:15 WIB

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:50 WIB

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:49 WIB

×