Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi wacana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI untuk melengserkannya lewat hak interpelasi. Menurut Ahok, itu hak DPRD.
Sebelumnya, Ahok dianggap sudah melakukan pelanggaran hukum yaitu mengirimkan draf APBD DKI Jakarta 2015 yang tidak dibahas bersama dengan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri. DPRD nilai itu pelanggaran hukum.
"Interpelasi hak DPRD. Saya mantan anggota DPRD tingkat dua dan mantan DPR RI, hak interpelasi adalah hak anggota DPR dan DPRD," ujar Basuki yang biasa disapa Ahok di Hotel Sun City, Jakarta Barat, Sabtu (14/2/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur ini tak merasa gentar mendengar penyataan dari DPRD. Bahkan ia sangat suka dengan keinginan dewan yang diketuai Prasetyo Edhi Mursadi itu.
"Interpelasi lebih bagus, biar kita jawab. Semua wartawan semua masyarakat bisa melihat apa yang terjadi dengan DPRD," kata Ahok kesal.
Sebelumnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 DKI Jakarta telah disahkan DPRD DKI Jakarta dan telah diserahkan ke Kemendagri. Namun tak lama berselang, dokumen itu dikembalikan. Ahok pun naik pitam serta menuding ada oknum di DPRD yang sengaja mengirim surat tersebut kepada Kemendagri. Kemendagri menilai pengembalian dokumen APBD DKI tahun 2015 dilakukan karena pengiriman tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005.
Dihubungi suara.com, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengklaim seluruh anggota DPRD sudah sepakat untuk mengajukan usulan untuk memakzulkan atau melengserkan Ahok. Pemakzulan itu dilakukan karena Ahok sudah melakukan pelanggaran hukum yaitu mengirimkan draf APBD DKI Jakarta 2015 yang tidak dibahas bersama dengan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri.
Taufik mengatakan, tindakan Ahok yang mengirim draf APBD DKI Jakarta 2015 yang bukan hasil pembahasan dengan dewan merupakan sesuatu yang ilegal dan melanggar hukum. Taufik juga sudah berencana mengajukan hak interpelasi kepada Ahok karena penyerapan anggaran APBD 2014 hanya sekitar 80 persen.
TERPOPULER
