Pelaksana tugas Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menuding KPK sengaja mengarahkan "meriam" ke Polri sehingga berbuntut konflik antara kedua instansi penegak hukum.
"Memang ada kesengajaan dari KPK ini, istilahnya meriam itu sudah diarahkan ke Mabes Polri. Itu perasaan kami," kata Badrodin ketika memberikan sambutan di acara pertemuan dengan akademisi di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (22/2/2015).
Seperti diketahui, selama ini KPK menangani sejumlah kasus besar yang menyentuh petinggi Polri. Pertama, pengadaan simulator SIM yang telah memenjarakan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Kemudian, kasus terbaru, yakni kasus gratifikasi dan suap yang diduga dilakukan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.
"Memang ada kesengajaan dari KPK ini, istilahnya meriam itu sudah diarahkan ke Mabes Polri. Itu perasaan kami," kata Badrodin ketika memberikan sambutan di acara pertemuan dengan akademisi di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (22/2/2015).
Seperti diketahui, selama ini KPK menangani sejumlah kasus besar yang menyentuh petinggi Polri. Pertama, pengadaan simulator SIM yang telah memenjarakan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Kemudian, kasus terbaru, yakni kasus gratifikasi dan suap yang diduga dilakukan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.
Budi sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, tapi kemudian menang di praperadilan dan status hukum tersebut dicabut lagi.
"Dulu ada kasus-kasus dimana penyidik (KPK) ini ada yang mengkoordinir. Ini gak boleh terjadi," ujarnya.
Badrodin tidak menjelaskan secara gamblang mengenai siapa yang ia maksud mengkoordinir penyidik KPK dalam mengusut kasus petinggi Polri.
Badrodin menekankan bahwa setiap pejabat publik, termasuk Polri dan KPK, memiliki masalah yang bisa dikasuskan secara hukum.
"Artinya setiap orang punya kelemahan, kalau dicari pasti ketemu. Saya mau Polri ini kita perbaiki, saya juga ingin polisi bersih, polisi baik," katanya.
Dalam rangka perbaikan sistem di Polri, Badrodin mengatakan ia pernah berkoordinasi dengan pimpinan KPK, Andan Pandu Praja. Misalnya di sektor rekrutmen akademi polisi yang rentan terjadinya kasus korupsi. Setelah ada koordinasi, katanya, masalah tersebut bisa diperbaiki.
"Saya pernah ajak pak Pandu (pimpinan KPK) ayo perbaiki, apa sistem yang harus diperbaiki. Tidak harus dengan penegakan hukum (mengusut), saya kira pencegahan lebih baik," imbuhnya.
Ke depan, Badrodin berharap semua kalangan masyarakat, khususnya akademisi, untuk turut berpartisipasi dalam memperbaiki Polri.
"Akademisi punya banyak pakar-pakar. Kami juga perlu pakar-pakar di bidang SDM, perlu pakar IT. Nah tenaga itu sangat diperlukan untuk memperbaiki Polri," katanya.
"Dulu ada kasus-kasus dimana penyidik (KPK) ini ada yang mengkoordinir. Ini gak boleh terjadi," ujarnya.
Badrodin tidak menjelaskan secara gamblang mengenai siapa yang ia maksud mengkoordinir penyidik KPK dalam mengusut kasus petinggi Polri.
Badrodin menekankan bahwa setiap pejabat publik, termasuk Polri dan KPK, memiliki masalah yang bisa dikasuskan secara hukum.
"Artinya setiap orang punya kelemahan, kalau dicari pasti ketemu. Saya mau Polri ini kita perbaiki, saya juga ingin polisi bersih, polisi baik," katanya.
Dalam rangka perbaikan sistem di Polri, Badrodin mengatakan ia pernah berkoordinasi dengan pimpinan KPK, Andan Pandu Praja. Misalnya di sektor rekrutmen akademi polisi yang rentan terjadinya kasus korupsi. Setelah ada koordinasi, katanya, masalah tersebut bisa diperbaiki.
"Saya pernah ajak pak Pandu (pimpinan KPK) ayo perbaiki, apa sistem yang harus diperbaiki. Tidak harus dengan penegakan hukum (mengusut), saya kira pencegahan lebih baik," imbuhnya.
Ke depan, Badrodin berharap semua kalangan masyarakat, khususnya akademisi, untuk turut berpartisipasi dalam memperbaiki Polri.
"Akademisi punya banyak pakar-pakar. Kami juga perlu pakar-pakar di bidang SDM, perlu pakar IT. Nah tenaga itu sangat diperlukan untuk memperbaiki Polri," katanya.
