Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak habis pikir dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebutkan bahwa 80 persen APBD DKI Jakarta hanya untuk belanja pegawai dan hanya 20 persen yang digunakan untuk membiayai infrastruktur.
"Mana ada 80 persen, justru semua honor coba bandingkan dengan yang lain. Tim pengendalian teknis kami buang honornya, honor pengadaan kami buang dan honor-honor lain dibuang," ujar Basuki yang biasa disapa Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2015). "Jadi dimana alasannya?"
Selanjutnya, Ahok minta Menteri Tjahjo untuk mengirimkan surat kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berisi penjelasan soal APBD.
"Sudah deh bikin surat resmi ke kita biar bisa berdebat," kata dia.
Ahok mengaku heran dengan Kementerian Dalam Negeri yang menurutnya tidak mau mengungkap hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam dua tahun. Padahal dari situ akan terlihat dana siluman atau dana liar yang kerap muncul di APBD.
"Makanya kita lihat saja. Dulu lebih besar dia ngumpetin honorer. Ini kan cari-cari alasan saja kalau besar ya kita akan potong. Makanya saya pikir sekarang mau diproses gak temuan BPKP dua kali kenapa Mendagri nggak ngomong," kata Ahok.
"Ini bukan saya yang ngomong loh, tapi BPKP soal anggaran siluman sebelum e-budgeting. Kenapa nggak mau ngomong," Ahok menambahkan.
Seperti diketahui, saat ini Ahok sedang bergelut dengan APBD. Ahok pernah mengatakan bahwa ia memiliki berkas dana siluman sebesar Rp8,8 miliar.
