Ini Hasil Survei Publik Atas Kondisi Hukum Pemerintahan Jokowi

Laban Laisila, Nikolaus Tolen

Selasa, 24 Februari 2015 | 18:41 WIB
Ini Hasil Survei Publik Atas Kondisi Hukum Pemerintahan Jokowi
Presiden Joko Widodo Memberikan Keterangan pers usai memberikan pengarahan kepada Walikota seluruh Indonesia, di Istana Bogor, Jumat (20/2). [Sertpres]

Suara.com - Hasil survei dari Lingkaran Survey Indonesia (LSI) merilis soal persepsi publil yang menyebut prihatin atas kondisi hukum Indonesia, menyusul permohonan Komjen Polisi Budi Gunawan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Survei yang melibatkan 1.200 orang yang tersebar di 33 provinsi ini juga sekaligus menggali penilaian publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Jk di bidang hukum pada 100 hari pertama kerja.

Ada beberapa alasan menurut peneliti LSI Rully Akbar yang menjadi penyebab mayoritas penilaian publik.

"Dari hasil riset yang dilakukan oleh LSI Denny JA, ada empat alasan yang membuat publik makin prihatin dengan kondisi hukum di Indonesia," kata Rully saat memaparkan hasil surveynya di Graha Dua Rajawali Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (24/2/2015).

Keempat faktor tersebut adalah ada upaya pelemahan terhadap KPK yang secara tersirat dengan menetapkan pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad sebagai tersagka oleh Polri.

Menurut masyarakat, penetapan keduanya sebagai tersangka lebih dikarenakan ada urusan politis.

Selain itu, keprihatinan yang bertambah tersebut ketika masyatakat menilai bahwa wibawa institusi Polri sudah semakin merosot, dimana ditetapkannya BG oleh KPK sebagai tersangka.

Faktor ketiga yang menjadi penyebabnya, adalah lambannya Presiden Jokowi dalam menyelesaikan masalah kedua lembaga penegak hukum tersebut,  sebelum memuncak pada amarah publik terhadap sikap Koalisi Indonesia Hebat(KIH) yang terus mendesak Jokowi untuk melantik BG.

"Empat faktor tersebut menjadi alasan utama keprihatinan masyarakat. Hampir semuanya diatas rata-rata untuk mengatakan bahwa keempat hal tersebut sangat mendominasi, pelemahan KPK(75,37%), wibawa polri merosot(73,02%), Jokowi lamban(55,65%), dan kecewa terhadap KIH(73,17%," jelas Rully.

Dengan begitu, dia pun menyimpulkan bahwa  mayoritas publik sangat khawatir dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Survey menunjukkan bahwa sebesar 77,50 persen publik  menyatakan  bahwa mereka  khawatir korupsi di Indonesia makin merajalela," tutupnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Keluarga Tidak Tahu Kehadiran Abraham Samad di Makassar

Keluarga Tidak Tahu Kehadiran Abraham Samad di Makassar

News | Selasa, 24 Februari 2015 | 18:39 WIB

Bambang Widjojanto Batal Diperiksa Bareskrim Hari Ini

Bambang Widjojanto Batal Diperiksa Bareskrim Hari Ini

News | Selasa, 24 Februari 2015 | 17:28 WIB

Isi Tiga Surat BW yang Diberikan ke Polri Hari Ini

Isi Tiga Surat BW yang Diberikan ke Polri Hari Ini

News | Selasa, 24 Februari 2015 | 16:10 WIB

BW Jalan Kaki dari Gerbang Mabes ke Bareskrim

BW Jalan Kaki dari Gerbang Mabes ke Bareskrim

News | Selasa, 24 Februari 2015 | 14:49 WIB

Terkini

Dulu Janji di Depan KPK Tak Mau Korupsi, Bupati Pemalang Anom Malah Kena OTT

Dulu Janji di Depan KPK Tak Mau Korupsi, Bupati Pemalang Anom Malah Kena OTT

News | Rabu, 29 Juli 2026 | 08:06 WIB

Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah,  Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!

Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!

Otomotif | Rabu, 29 Juli 2026 | 08:00 WIB

Rawan Ambles, Jalur Kereta Api di Dekat Lumpur Lapindo akan Dialihkan

Rawan Ambles, Jalur Kereta Api di Dekat Lumpur Lapindo akan Dialihkan

Foto | Rabu, 29 Juli 2026 | 08:00 WIB

Cukur Kamboja 5-1, Timnas Indonesia Belum Aman: Skenario Lolos Semifinal Piala AFF 2026 Masih Rumit

Cukur Kamboja 5-1, Timnas Indonesia Belum Aman: Skenario Lolos Semifinal Piala AFF 2026 Masih Rumit

Bola | Rabu, 29 Juli 2026 | 07:57 WIB

Jufri Rahman: Wastra Sulsel Terus Dikembangkan Agar Berdaya Saing

Jufri Rahman: Wastra Sulsel Terus Dikembangkan Agar Berdaya Saing

Sulsel | Rabu, 29 Juli 2026 | 07:57 WIB

Profil Hendi Prio Santoso: Dari Dirut PGN, MIND ID Hingga Resmi Jadi Koruptor

Profil Hendi Prio Santoso: Dari Dirut PGN, MIND ID Hingga Resmi Jadi Koruptor

Bisnis | Rabu, 29 Juli 2026 | 07:56 WIB

Daftar Harga Mobil Listrik BYD 2026: Cek Budget Kamu Mulai Rp199 Juta Sampai Rp750 Juta

Daftar Harga Mobil Listrik BYD 2026: Cek Budget Kamu Mulai Rp199 Juta Sampai Rp750 Juta

Otomotif | Rabu, 29 Juli 2026 | 07:55 WIB

Emas 1 Kg hingga Bisnis SPBE: Upeti Mewah Moch Mahrus demi Menguras Dana Hibah Jatim

Emas 1 Kg hingga Bisnis SPBE: Upeti Mewah Moch Mahrus demi Menguras Dana Hibah Jatim

Jatim | Rabu, 29 Juli 2026 | 07:50 WIB

Saat Biaya Logistik Ditekan, Pelaku Industri Beralih ke Layanan Distribusi Terintegrasi

Saat Biaya Logistik Ditekan, Pelaku Industri Beralih ke Layanan Distribusi Terintegrasi

Bisnis | Rabu, 29 Juli 2026 | 07:49 WIB

Seperti Pesawat Jatuh! Kesaksian Horor Ledakan di AEON Mall yang Tewaskan 2 Orang

Seperti Pesawat Jatuh! Kesaksian Horor Ledakan di AEON Mall yang Tewaskan 2 Orang

News | Rabu, 29 Juli 2026 | 07:43 WIB

×