Suara.com - Sejumlah massa mengatasnamakan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015). Mereka mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), karena berani membongkar 'permainan anggaran siluman' dalam APBD sebesar Rp12,1 triliun, yang diduga dilakukan DPRD DKI Jakarta.
Dukungan itu cukup unik, karena massa --yang mayoritas perempuan tersebut, sejatinya, tengah berada di bawah ancaman penggusuran oleh Ahok.
Warga gusuran itu adalah masyarakat yang tingal di Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Di mana sebanyak 113 rumah yang ditempati warga di kawasan itu, terancam digusur Pemprov DKI Jakarta karena berlokasi di bantaran kali.
Dan hingga kini, proses penggusuran masih berlangsung. Warga, paling lambat 31 Maret 2015 diharuskan meninggalkan rumah.
Meski terancam digusur, rupanya, warga masih membela Ahok. Dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Dewan Perampok Rakyat", "Save Ahok", "Rp12,1 triliun untuk korban gusuran", mereka dengan lantang berteriak menuntut DPRD mengembalikan uang rakyat.
"Menuntut kepada DPRD transparan dalam penyusunan APBD 2015 dan harus melibatkan partisipasi publik," ujar Koordinator aksi Komariah di depan Gedung DPRD DKI, Rabu (4/3/2015).
"Tolong pak uang rakyat kembalikan ke rakyat pak," sambut masa aksi yang lain dengan pengeras suara.
"Tolong kembalikan uang kami pak, Rp12,1 triliun buat beli rusun," ujar warga.
Ironisnya, hingga sekitar 30 menit warga berunjuk rasa, tak ada satu pun anggota dewan yang berani unjuk muka ke hadapan warga. Anggota dewan malah mendapatkan pengawalan dari sejumlah polisi dan satpol pp.
