- Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menanggapi rencana Presiden Prabowo terkait pemotongan gaji demi penghematan anggaran.
- Irawan menekankan perlunya kajian mendalam mengenai dampak penghematan dan pentingnya komunikasi publik yang jelas kepada masyarakat.
- DPR siap menerima pemotongan gaji namun meminta pemerintah mencari solusi komprehensif dan mengevaluasi program prioritas.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang tengah mengkaji opsi penghematan anggaran, termasuk pemotongan gaji anggota kabinet hingga anggota DPR.
Irawan menilai langkah tersebut merupakan respons darurat yang wajar di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, namun harus dilakukan dengan kajian yang mendalam.
"Betul, langkah penghematan sebagai respons darurat atas terjadinya perang di Timur Tengah harus dikaji langkah dan dampaknya terhadap perekonomian. Termasuk langkah pemotongan gaji harus bisa diukur dampaknya sebagai suatu pilihan penghematan," ujar Ahmad Irawan kepada Suara.com, Senin (16/3/2026).
Ia menekankan pentingnya komunikasi publik dalam kebijakan ini. Menurutnya, pemerintah wajib memberikan penjelasan yang utuh agar kebijakan penghematan ini tidak menimbulkan persepsi yang salah di tengah masyarakat.
"Publik juga harus mendapatkan penjelasan yang cukup terhadap langkah penghematan yang diambil. Supaya langkah tersebut tidak disalahpahami," tambahnya.
Terkait kesiapan para anggota dewan jika gajinya harus dipotong, Irawan menegaskan bahwa DPR sangat memahami tekanan kondisi global saat ini.
Namun, ia juga memberikan catatan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pemotongan gaji, tetapi juga mencari solusi yang lebih berdampak besar dalam jangka panjang.
"Jika ditanya kesiapan terkait dengan pemotongan gaji, kami di DPR sangat memahami terhadap kondisi global. Namun kami meminta pemerintah untuk mengambil solusi komprehensif dan jangka panjang yang bisa memberikan dampak yang lebih signifikan," tegasnya.
Ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program-program yang dianggap sebagai super prioritas agar efisiensi anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi ketahanan ekonomi nasional.
Baca Juga: Purbaya Siapkan Efisiensi Anggaran Program Pemerintah Imbas Harga Minyak Naik, Tak Cuma MBG
"Seperti program pilihan pemerintahan yang dianggap super prioritas," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih mengkaji sejumlah opsi penghematan, mulai dari pemotongan gaji anggota DPR hingga anggota kabinet.
Langkah mengkaji efisiensi berupa pemotongan gaji pejabat hendak dilalukan Prabowo setelah ia membandingkan kebijakan dalam negeri pemerintah Pakistan.
