Anggaran Triliunan Tapi Kalah dari Banyumas, Anggota DPRD Kritik Tata Kelola Sampah Jakarta

Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, memberikan sorotan tajam terkait problematika pengelolaan sampah di ibu kota yang dinilai belum optimal.

Hal tersebut disampaikan Francine dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang berlangsung pada Senin (9/3/2026).

Dalam pemaparannya, ia membeberkan data bahwa penyumbang sampah terbesar di Jakarta berasal dari sektor rumah tangga dan pasar rakyat.

"Penyumbang sampah terbesar itu adalah 56,67 persen dari rumah tangga dan 13,7 persen dari pasar. Oleh karenanya, saya menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Jepang, yaitu adanya hari pengambilan sampah. Di mana misalnya hari Senin hanya mengambil sampah plastik, hari Selasa hanya mengambil sampah kertas, dan seterusnya," ujar Francine.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai regulasi jadwal pengambilan sampah yang berlaku saat ini masih terlalu bersifat umum sehingga kurang memberikan edukasi kepada masyarakat.

Ia berpendapat Jakarta perlu mengadopsi sistem di negara maju agar proses pemilahan sampah dapat berjalan secara otomatis di tingkat warga.

"Kalau kita lihat dari Pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 77 Tahun 2020, sebenarnya sudah diatur mengenai jadwal pengambilan sampah. Namun di sini masih terlalu umum, di mana hari Senin sampai Minggu itu hanya mengambil sampah mudah terurai dan residu. Jadi, seharusnya kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Jepang supaya masyarakat dengan sendirinya teredukasi untuk melakukan pemilahan sampah secara otomatis," tuturnya.

Selain jadwal pengangkutan, Francine juga menyoroti implementasi aturan kantong belanja plastik sekali pakai yang dinilai masih kerap dilanggar di pasar-pasar kelolaan daerah.

Ia mendesak agar pemerintah konsisten menjalankan mandat yang sudah tertuang dalam beberapa Peraturan Gubernur terkait penggunaan kantong ramah lingkungan.

"Secara aturan, ini sebenarnya sudah diatur untuk tidak boleh digunakan di pasar rakyat. Di mana diatur di dalam Pergub Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 dan juga terkait dengan Pergub Jakarta Nomor 55 Tahun 2021. Di mana di dalam Pergub tersebut diwajibkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan BUMD," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mencontoh langkah berani dari Pemerintah Provinsi Bali dalam menekan angka penggunaan plastik.

Menurutnya, aparatur sipil negara dan instansi pendidikan harus menjadi garda terdepan sebagai teladan bagi masyarakat luas.

"Bagaimana masyarakat bisa patuh kalau Pemprov DKI Jakarta sebagai pembuat aturan dan kebijakan saja justru masih juga menggunakan plastik sekali pakai? Karenanya, kami menyarankan juga untuk bisa mencontoh apa yang dilakukan Pemprov Bali yang melarang pemakaian plastik sekali pakai di instansi pemerintahan maupun di instansi pendidikan," tegas Francine.

Masalah anggaran turut menjadi sorotan serius, mengingat dana yang digelontorkan Jakarta untuk urusan sampah mencapai angka triliunan rupiah setiap tahunnya.

Francine kemudian membandingkan efisiensi anggaran Jakarta dengan Kabupaten Banyumas yang dinilai lebih efektif dalam pengelolaan sampah.

"Terkait dengan APBD, kalau kita lihat di Jakarta tahun 2024 terkait dengan pengelolaan sampah Rp3,14 triliun. Kemudian di 2025 Rp2,77 triliun. Kita bisa belajar dari praktik pengelolaan sampah yang sudah dilakukan oleh Banyumas, di mana mereka anggaran pengelolaan sampahnya hanya Rp30 miliar, tapi mereka kemudian berhasil menghemat APBD lebih dari 75 persen menjadi Rp5 miliar karena mampu melakukan pengelolaan sampahnya dengan baik. Bahkan menjadi percontohan dari luar negeri belajar ke Banyumas, bukan ke Jakarta," pungkasnya.