Suara.com - Di tengah ketenaran nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung di media sosial, #SaveHajiLulung, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengaku masih memiliki pertanyaan mengenai motif Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan APBD periode 2012-2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Misal yang dilaporkan Pak Ahok APBD tahun 2012, 2013, 2014 gak apa apa, tapi kenapa lu (Ahok) baru ngelaporin sekarang," kata Komisi D Bidang Pembangunan kepada suara.com di Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2015).
Sanusi menilai langkah Ahok meminta KPK mengusut dugaan korupsi dalam APBD 2012-2014 akan mengancam mayoritas pejabat pemerintah provinsi.
"Dia (Ahok) sama saja gali lubang sendiri. Anda tahu gak yang mau ditangkep siapa? 99 persen eksekutif, anak buahnya dia, terus posisi dia dimana? Posisi dia penguasa pengguna anggaran, padahal kalau dia panggil eksekutif, hei jangan jalanin, (pasti) gak bakal dijalanin, karena pasti gak ada korupsi dong," kata sanusi.
Ahok melaporkan APBD ke KPK pada Jumat (27/2/2015). Ia menduga ada penyimpangan di sana.
KPK memberi sinyal akan menindaklanjuti laporan Ahok.
Ahok melaporkan APBD 2012-2014 setelah menemukan adanya dana siluman di APBD 2015 yang baru akan disahkan. Total dana siluman yang ditemukan Ahok mencapai Rp12,1 triliun. Dana siluman ini, sebagian untuk pembelian UPS atau alat penyimpan daya listrik. Setelah diusut, ternyata banyak pengelola sekolah yang akan diberi UPS itu, tidak pernah mengusulkan UPS yang nilai per unitnya miliaran rupiah.
