Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono menginstruksikan anggotanya di DPRD Jakarta untuk mencabut dukungan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).
Pernyataan ini merupakan pernyataan sikap resmi partai, usai mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atas dualisme Partai Golkar.
"Menurut saya, lebih baik menarik diri dari hak angket," kata Agung di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (10/3/2015).
Menurutnya, Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta harus membantu pengusutan dugaan adanya anggaran siluman dalam APBD DKI tahun 2015. Dia juga meminta, supaya Fraksi Golkar tidak bertentangan dengan kehendak publik terkait permasalahan tersebut.
"Enggak usah ikut pembahasan anggaran siluman yang menimbulkan kecurigaan," kata Agung.
Seperti diberitakan, Ahok menolak memasukkan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD Jakarta 2015 yang disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri yang dianggapnya sebagai dana siluman.
Sedangkan DPRD menilai Ahok telah melampaui kewenangannya dan melanggar undang-undang karena tidak mengajukan draf yang disepakati sehingga berujung pada pengajuan hak angket.
