Suara.com - Perselisihan APBD antara Ahok dan DPRD yang sekarang sedang berlangsung telah membuat pengesahan anggaran molor. Dan petugas kebersihan adalah salah satu pihak yang terkena dampaknya.
Ini dirasakan oleh petugas kebersihan bernama Yudi Fadilah (26). Gajinya ikut molor.
Ayah dari satu anak ini mengatakan akibat pembayaran gaji tertunda, ia terpaksa mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Meski begitu, ia tetap bahagia. Setiap bulan Yudi biasa menerima gaji Rp2,7 juta. Jumlah tersebut baginya sudah lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga.
Yudi menikmati pekerjaannya, meskipun penuh resiko. Resikonya, antara lain terserang penyakit, mengingat selalu bergelut dengan barang kotor.
Itu sebabnya, ia berharap pemerintah tidak memandang sebelah mata petugas kebersihan.
“Kalau kami saat ini hanya dapat gaji saja, semuanya Rp2,7 juta, kalau sakit sendiri yang bayar, makan siang, dan semuanya. Padahal kalau kita rasakan, pekerjaan kami ini sangat besar bisa diserang penyakit, karena kotor,” kata Yudi.
Bagi Yudi, menjadi petugas kebersihan saat ini lebih terjamin ketimbang zaman Gubernur Jakarta masih diduduki Fauzi Bowo. Saat itu, katanya, petugas kebersihan adalah outsourcing dan berada di bawah perusahaan swasta.
“Sekarang sudah baik, kata teman-teman, dulu katanya kerjanya sampai sakit pinggang, karena kerjanya sepanjang hari. Saya bersyukur pas, saya masuk, Gubernurnya Pak Jokowi, dan pada tahun 2014 lalu, kita bukan pekerja outsourcing lagi,” kata Yudi.
