Suara.com - Presiden Joko Widodo menegaskan kesepakatan untuk mencegah dan menindak kejahatan korupsi jangan sekedar hanya seremonial namun harus diimplementasikan dengan baik.
"Pencegahan tanpa penindakan tidak tegas. Demikian juga penindakan tanpa pencegahan tidak ada pendidikan," kata Presiden saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan aksi bersama penyelamatan sumber daya alam di Istana Negara Jakarta, Kamis, (19/3/2015).
Jokowi juga meminta semua pihak untuk memiliki pemahaman yang bersama terkait pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi.
"Penindakan (harus dilakukan-red) tanpa untuk mengejar popularitas masing-masing (lembaga penegak hukum-red)," tegas Presiden.
Presiden mengatakan sejumlah hal yang harus menjadi pegangan bagi lembaga penegak hukum yaitu yang pertama koordinasi dengan mitra pemberantasan korupsi sehingga tidak ada ego kelembagaan.
"Bangun sinergitas antar lembaga agar korupsi bisa kita hilangkan," paparnya.
Hal yang kedua adalah membangun kerja sama dengan pihak terkait baik eksekutif,legislatif maupun yudikatif.
"Satukan visi dan misi sehingga ada sinergi. Ini penting untuk bebaskan Indonesia dari korupsi. Kita sadari bersama memang masih banyak persoalan, sehingga diperlukan KPK untuk koordinasi dan supervisi sehingga perbaikan bisa diwujudkan. Ini pekerjaan besar dan berat, dengan komitmen bersama kita bisa tuntaskan,” tegasnya.
Nota kesepakatan aksi bersama itu ditandatangani oleh seluruh kementerian dan lembaga. Pimpinan KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan TNI juga menandatangani kesepakatan aksi bersama itu. (Antara)
TERPOPULER
