Tantowi: Pertikaian Ahok-DPRD Membuat DKI Jakarta Tidak Produktif

Suara.com - Anggota DPR RI Tantowi Yahya mengkritisi kisruh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD tentang APBD DKI Jakarta 2015. Berdasarkan laporan konstituen di daerah pemilihan (Dapil) yang diwakilinya, menurut Tantowi, kisruh seperti ini dinilai menghambat pembangunan di Jakarta.

"Pertikaian ini terus berjalan dan membuat tidak produktif," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Hal itu, menurut Tantowi, bisa dilihat dari serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta yang semakin rendah, serta semakin tidak bisanya mengelola keuangan. Bahkan menurutnya, bukan tidak mungkin Pemprov DKI akan mendapat rapor merah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Tantowi pula, Ahok sebagai kepala daerah memang harus menjaga komitmen untuk memberantas korupsi. Namun begitu, Ahok menurutnya juga harus mengedepankan etika sebagai masyarakat Timur yang santun.

"Ahok tidak mempertontonkan itu, malah dia terhibur ketika dapat endorsement dari masyarakat. Padahal masyarakat banyak yang keberatan dengan ucapan tidak layak (dari) Ahok. Mengunakan nama hewan, (istilah) maling, bajingan. Kasar. Dipakai semua begitu saja oleh dia," tuturnya.

Tantowi berpendapat, kalau pemimpin seperti itu dibiarkan, maka akan berbahaya bagi anak-anak. Bahkan menurutnya, jangan salahkan nanti bila anak-anak akan meniru gaya Ahok tersebut.

"Kita harus sadarkan. Tidak boleh Indonesia dipimpin dengan pemimpin yang perkataannya menimbulkan permusuhan, yang bisa timbulkan konflik budaya. Mari bersatu dalam pikiran. Kita harus perangi itu. Memang kita butuh panglima gagah berani, tapi tetap (yang) menjaga kesantunan," ujarnya.

Oleh karenanya, Tantowi berharap Ahok yang masa baktinya tinggal dua tahun ini, bisa menjaga etika. Sebagai pimpinan, menurut Tantowi, Ahok juga diharapkan bisa bekerja sama dengan semua pihak, baik bawahannya di Pemprov DKI Jakarta, maupun dengan DPRD.

"Pemimpin itu harus bisa menjadi kawan dan menaklukkan lawan. Untuk masalah APBD DKI, Ahok harus tetap bisa melihat dan mengayomi," terang politisi Golkar ini.

Sementara terkait DPRD yang menjalankan Hak Angket terhadap Ahok terkait APBD DKI, Tantowi menegaskan bahwa Partai Golkar tetap mendukung tindakan anggotanya berdasarkan hak-hak dewan.

"DPP PG tetap mendukung anggota FPG DPRD DKI yang akan mengajukan Hak Angket atau Hak Interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Ini hak dewan biasa," kata Tantowi.