Suara.com - Kementerian Dalam Negeri dinilai tidak tegas dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD terkait masalah APBD 2015.
"Depdagri di sini terlihat ingin menjadi penengah, tetapi tidak tegas jalan tengahnya, hanya sebagai moderator, harusnya tidak seperti itu, kalau ada fungsi evaluasi harusnya juga transparan, yang mana ini hasil temuannya, mana evaluasinya yang tidak pantas sehingga bisa mengklarifikasi tuduhan dari dua pihak (Pemda DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta)," ujar Pengamat Tata Negara Ni'matul Huda kepada suara.com, Senin (23/3/2015).
Koordinator Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menambahkan seharusnya depdagri dapat bersikap lebih tegas dan bukan hanya sebagai moderator terkait polemik APBD DKI tahun 2015.
Ni'matul Huda menambahkan solusi yang diberikan depdagri saat ini memang bisa menjadi salah satu pilihan, meskipun solusi tersebut sebetulnya kurang tepat dan dapat merugikan warga DKI Jakarta.
Hal tersebut dikarenakan jika menggunakan pagu anggaran 2014 pasti tidak pas jika diterapkan di tahun 2015, apalagi saat ini dolar naik hingga tiga belas ribu rupiah.
"Kalau pakai pagu 2014 itu bisa jadi solusi, tapi tidak ideal karena rencana dan program yang sudah disusun tidak optimal, pasti ada yang di kurang - kurangi untuk menyesuaikan anggaran yang ada," tambah Ni'matul Huda.
Selain itu, Ni'matul Huda juga mengkritisi konflik yang dipertontonkan antara Ahok dan DPRD selama kurang lebih dua minggu ini, justru menghabiskan energi kedua belah pihak dan pada akhirnya dapat menghambat pembangunan Jakarta.
Seperti diketahui, setelah tak menemukan titik temu, akhirnya APBD 2015 tak jadi digunakan. DPRD menginginkan APBD 2014 yang pagu anggarannya lebih kecil dari 2015. (Wita Ayodhyaputri)
