Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Arie Budhiman, memastikan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak akan memutus aliran listrik ke Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Dasar (SD), yang akan digunakan untuk Ujian Nasional (UN).

Hal itu dipastikan Arie, setelah adanya surat yang dilayangkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, untuk segera melunasi tunggakan listrik sebanyak 30 sekolah.

"Kami sudah berkirim surat, minta segera dicairkan anggarannya. Toh, jumlahnya tidak banyak, hanya 30 sekolah. Dijaminlah listrik tidak mati selama UN digelar," ujar Arie, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (9/4/2015).

Sebelumnya, pihak BPKAD menuturkan bahwa ada 158 kantor milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang menunggak pembayaran listrik. Sebanyak 30 di antaranya adalah sekolah-sekolah yang akan dipakai menggelar UN pekan depan.

Terkait 30 sekolah yang sebelumnya terancam akan diputus aliran listriknya itu, Arie masih enggan menyebutkan sekolah mana saja. Namun dia mengatakan, hal itu terjadi lantaran BPKAD DKI selalu menunggu permintaan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 211 tahun 2014 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015, Arie menilai bahwa BPKAD harus segera mencairkan anggaran pembayaran listrik untuk sekolah.

"Kalau berdasarkan Pergub itu, November seharusnya anggaran mendahului sudah turun. DKI ini kan juara telat. Harusnya BPKAD nggak perlu nunggu (dari SKPD). Pak Ahok sudah bolak-balik bilang kenapa nggak pakai auto debet," tutur Arie lagi.