Pemerintahan Presiden Joko Widodo diwacanakan akan dikawal oleh sekretariat gabungan koalisi partai pendukung pemerintah. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan setgab gabungan diperlukan untuk wadah koordinasi dan konsolidasi antara Presiden dan partai pendukungnya.

"Perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," kata Basarah di DPR, Selasa (14/4/2015).

Dia mengakui saat ini pola komunikasi dan koordinasi antara Presiden Jokowi dan partai pengusung kurang efektif. Karenanya, perlu disepakati model komunikasi dan koordinasi yang efektif. Caranya, kata dia, bisa dengan cara membentuk wadah setgab koalisi.

"Di Kongres IV PDI Perjuangan kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDI Perjuangan, partai pengusung, dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk setgab atau nama lain," ujarnya.

Kendati demikian, dia membantah pola komunikasi Presiden dan DPR terkendala. Menurutnya, seringnya miskomunikasi dan miskoordinasi yang terjadi selama ini karena belum adanya format baku komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.

"Jadi (komunikasi kita) bukan terkendala tapi karena memang belum ada format baku yang disepakati kedua belah pihak," kata Basarah.