Misalnya, untuk pos kegiatan Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi, yang di antaranya tertuliskan untuk pewangi ruangan, nilainya Rp2.302.280.000. Jumlah itu untuk satu paket. Tak ada penjelasan lebih rinci satu paket itu mencakup apa saja. Di sana hanya ditulis jenis lelang terkategori lelang sederhana.
Tak cuma buat pewangi ruangan, pos anggaran yang sama juga mencantumkan biaya pemeliharaan, perawatan medis, dan biaya makan Rusa senilai Rp650 juta. Sama seperti pengadaan pengharum ruangan, biaya untuk perawatan rusa juga dimasukkan dalam kategori lelang sederhana.
Selain itu, tercantum biaya kontrak servis pemeliharaan Kompleks Rumah Jabatan Anggota. Untuk RJA wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp32.150.146.000. Sedangkan RJA di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp4.162.944.000.
Anggaran itu telah ditandatangani Sekjen DPR Winantuningtyastiti pada Maret 2015 dan telah diunggah ke situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik DPR.
Winantuningtyastiti belum menjelaskan anggaran Rencana Umum Pengadaan Tahun 2015.
Dimintai komentar soal anggaran fantastis itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak tahu. Dia malah bertanya balik soal siapa yang menganggarkannya.
"Menurut saya ada kesalahan cara memandang, jadi anggota DPR itu tidak ada hubungannya dengan belanja maintenance gedung. Itu agak jauh jadi itu bukan konsen anggota DPR dan pimpinan, sebab anggota dan pimpinan itu bukan kuasa pengguna anggaran," kata anggota Fraksi PKS itu di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia menambahkan pemeliharaan gedung dan lainnya itu masuk ke dalam birokrasi DPR sehingga pimpinan dewan tidak tahu menahu tentangnya.
"Coba anda kalau tanya biaya helikopter Presiden, biaya pengamanan Presiden, ya pusing dong dia, nggak bisa ngurusin negara kalau gitu. Kalau ada mikirin berapa biaya komunikasi presiden ya pusinglah dia bukan urusan dia," kata Fahri memberikan analogi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengaku tidak tahu mengenai masuknya anggaran tersebut. Anggota Fraksi Gerindra ini mengatakan anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran untuk maintenance gedung.
"Saya kira nanti dijadikan masukan karena kita tidak tahu sepenuhnya anggaran yang ada, kita, anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran, kita tidak pegang uang sepeserpun," ujar Fadli.
TERPOPULER
