REGIONAL:
Suara.com - Pengelolaan banjir di sejumlah kota besar di Indonesia dinilai tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan manajerial, tetapi juga dipengaruhi oleh proses politik di tingkat daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan oleh World Resources Institute (WRI) bertajuk “Mengelola Risiko Banjir: Politik Kebijakan, Tata Ruang, dan Adaptasi di Kota-kota Pesisir di Indonesia” pada Rabu (8/4/2026).
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yogi Setya Permana, mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara kota yang berhasil menurunkan frekuensi banjir dengan kota yang justru mengalami peningkatan, meskipun telah melakukan investasi infrastruktur dalam skala besar.
Paradoks Investasi Infrastruktur
Dalam pemaparannya, Yogi menjelaskan bahwa sejumlah kota seperti Semarang dan Bandung mengalami peningkatan frekuensi serta intensitas banjir, meskipun pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur pengendali banjir, seperti stasiun pompa dan polder.
Sebaliknya, kota seperti Surabaya dan Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren penurunan frekuensi banjir. Perbedaan tersebut, menurut Yogi, menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya berfokus pada aspek teknis belum cukup untuk menjawab persoalan banjir secara menyeluruh.
Faktor Politik dan Penegakan Regulasi
Riset berjudul Flooded by Politics: The Political Economy of Flood Risk Management in Indonesia menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor politik dalam pengelolaan risiko banjir.
Selama ini, aspek politik kerap dikesampingkan dalam diskusi adaptasi perubahan iklim. Padahal, penurunan kualitas lingkungan dan buruknya sistem drainase sering kali berkaitan dengan lemahnya penegakan regulasi.
Yogi menyebutkan bahwa kondisi tersebut tidak jarang dipengaruhi oleh adanya relasi antara aktor politik dan pelaku usaha yang berdampak pada kompromi terhadap aturan tata ruang.
“Manajemen banjir ini juga menjadi sebuah political outcomes, bukan hanya technical atau managerial outcomes,” ujar Yogi.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik tidak akan efektif tanpa diiringi perbaikan tata kelola dan sistem pengawasan yang memadai.
Peran Partisipasi Publik
Diskusi tersebut juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan banjir yang lebih efektif. Kota Surabaya disebut sebagai salah satu contoh yang berhasil menekan risiko banjir melalui keterlibatan publik yang kuat.
Partisipasi masyarakat, termasuk melalui media komunitas, dinilai mampu mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
Tekanan dari masyarakat sipil dinilai dapat mempersempit ruang terjadinya pelanggaran tata ruang maupun penyimpangan kebijakan.
Para peneliti menilai bahwa pengelolaan banjir ke depan perlu mengintegrasikan berbagai pendekatan, mulai dari solusi teknis, solusi berbasis alam, hingga penguatan tata kelola.
Selain itu, transparansi dalam pengambilan kebijakan serta akuntabilitas politik menjadi faktor penting dalam menciptakan kota yang lebih tangguh terhadap risiko banjir.
Tanpa adanya upaya pembenahan dalam aspek tersebut, risiko banjir di kota-kota pesisir Indonesia dinilai akan terus berulang meskipun investasi infrastruktur terus ditingkatkan.
Penulis: Vicka Rumanti
TERPOPULER