- PDIP mengkritik Badan Gizi Nasional karena membeli puluhan ribu motor listrik untuk operasional.
- Hasto menyarankan pemerintah mengadopsi model ekonomi berbagi guna memberdayakan kendaraan milik masyarakat untuk distribusi makanan bergizi.
- Kebijakan pengadaan aset dianggap tidak sejalan dengan visi kemandirian industri nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) membeli puluhan ribu unit sepeda motor listrik untuk operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu kritik pedas dari PDI Perjuangan (PDIP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, menilai kebijakan tersebut tidak tepat momentum dan justru mengabaikan potensi ekonomi rakyat.
Hasto menegaskan, sebagai lembaga yang membawa nama "rakyat", BGN seharusnya merangkul kekuatan ekonomi masyarakat yang sudah ada ketimbang membebani APBN dengan pengadaan aset baru berskala besar.
"Ya sebenarnya sesuai dengan namanya Badan Gizi Nasional, harusnya merangkul seluruh elemen-elemen kekuatan rakyat sehingga nggak perlu untuk mengadakan pembelian-pembelian motor," ujar Hasto saat ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (9/4/2026).
Saran Model Bisnis ala Gojek
Politisi asal Yogyakarta ini lalu menyarankan agar BGN mengadopsi model ekonomi berbagi (sharing economy) layaknya platform digital yang telah mapan di Indonesia.
Alih-alih membeli motor, pemerintah bisa mengintegrasikan kendaraan milik warga untuk mendistribusikan logistik makanan bergizi.
"Kita harus belajar misalnya dari Gojek, dia kan punya kemampuan mengintegrasikan antara rakyat yang punya alat produksi berupa motor yang diintegrasikan melalui platform sosial," ujar Hasto.
Hasto juga menyoroti adanya kontradiksi tajam antara rencana teknis BGN dengan visi kemandirian industri nasional yang sering didengungkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia bahkan mengaku heran mengapa di saat Presiden bicara kemandirian, justru muncul kebijakan impor kendaraan besar-besaran untuk program MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih.
"Ini kan tidak senafas dengan visi, misi, dan tekad dari Presiden Prabowo yang ingin membangun kemandirian industri nasional kita," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto pun menyindir jajaran di bawah Presiden yang dianggap gagal menerjemahkan keinginan sang kepala negara.
"Tetapi kemudian ada keputusan di korporasi melakukan impor besar-besaran. Artinya kan mereka tidak memahami visi dari Presiden itu, ya," imbuhnya.
PDIP sebagai kekuatan penyeimbang politik nasional, kata Hasto, mengingatkan pemerintah untuk kembali pada skala prioritas. Ia juga meminta pemerintah lebih fokus pada efektivitas distribusi makanan di daerah tertinggal ketimbang sibuk dengan urusan pengadaan kendaraan yang dinilai tidak mendesak.
"Daripada melakukan pengadaan-pengadaan yang situasinya tidak pas, lebih baik kemudian melakukan evaluasi agar makan bergizi gratis betul-betul berguna bagi kepentingan rakyat dan diprioritaskan itu di daerah-daerah tertinggal," pungkasnya.
TERPOPULER
