Suara.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menawari modal kerja untuk ekonomi produktif kepada para pekerja rumah tangga yang mengalami permasalahan di luar negeri dan akan kembali ke kampung halamannya.
"Ini bukan pinjaman, tapi hibah yang terdapat dalam APBN," kata Mensos saat menjumpai puluhan PRT bermasalah di "shelter" KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu.
Dalam kunjungannya itu, dirinya sempat berbincang-bincang dengan para TKI bermasalah yang berasal dari sejumlah daerah.
Mensos yang didamping Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono dan Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI KL Trigustono Supriyanto sempat menanyakan apakah para TKI bermasalah itu mau mendapatkan modal kerja tersebut dan dijawab setuju secara serentak.
Dia mengatakan bahwa program ini sudah berjalan dan sangat membantu para PRT bermasalah saat kembali ke Tanah Air supaya punya usaha ekonomi produktif di daerahnya. Untuk itu, para TKI tersebut bisa menghubungi Kepala Dinas Sosial di daerah masing-masing.
"Saya rasa bila mereka punya pendapatan sendiri di kampungnya, tentu mereka tidak kembali ke luar negeri. Kalaupun kembali lagi, mereka sudah menjadi pekerja dengan kemahiran yang memadai," ucapnya.
Untuk itu, lanjut dia, para TKI yang kembali tersebut bisa memanfaatkan peluang ini dan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja yang disiapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI ataupun Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) yang digulirkan Kementerian Sosial di sejumlah daerah.
Jika mereka mengikuti program ini, para TKI tersebut bisa mengikuti pelatihan membuat kue, memasak, menjahit, dan ketrampilan lainnya yang akan dibekali dengan modal kerja sebesar Rp3 juta.
"Dengan Rp3 juta, tentu bisa menjadi modal kerja usaha kecil bagi TKI yang kembali ke Tanah Air tersebut," ucapnya.
Sementara itu, mengenai proses pemulangan TKI dari sejumlah negara terus dilaksanakan baik dari Timur Tengah, Malaysia dan sejumlah negara lainnya.
"Kita baru saja memulangkan TKI dari Arab Saudi (Januari lalu sebanyak 419 orang), Malaysia ataupun Abu Dhabi termasuk 41 orang yang menjadi korban perdagangan orang," ungkapnya.
Dirinya sebenarnya memang sejak tahun 2000 lalu, ketika menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, menginginkan pengiriman hanya untuk mereka yang memiliki ketrampilan memadai (skill labour) agar perlindungan dan kesejahteraannya lebih baik.
"Saya ingin mereka yang dikirim adalah yang memiliki ketrampilan yang memadai," kata Khofifah yang saat di Malaysia bertemu dengan pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama di negara itu. (Antara)
TERPOPULER
