Ini Penjelasan KPK Soal Periksa Ratusan Saksi Korupsi Dana Haji

Laban Laisila, Agung Sandy Lesmana

Selasa, 28 April 2015 | 15:31 WIB
Ini Penjelasan KPK Soal Periksa Ratusan Saksi Korupsi Dana Haji
Tersangka kasus dugaan korupsi dana haji mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di gedung KPK . [Suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengaku  sudah memeriksa 170 saksi terkait kasus dugaan korupsi dana haji di Kementerian Agama.

Ratusan saksi itu, kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, sebagian besar untuk mengetahui penggunaan sisa kuota haji.

"Sudah 170 saksi, rata-rata dari pihak swasta. Mereka diperiksa tentang sisa pemanfaatan sisa kuota haji," jelas Priharsa Nugraha di kantornya, Selasa (28/4/2015).

Menurutnya, penyidik KPK masih fokus melakukan penyidikan terhadap kasus  yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

"Sampai sejauh ini KPK masih pada fokus dengan tersangka SDA," kata dia.

Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik KPK memanggil Politikus PKB, Ahmad Ikdam Muslihuddin untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus tersebut.

Selain itu, penyidik KPK juga memeriksa beberapa saksi lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah Warsum Sopingi Mufid, Agus Zulfikar Mubarak, Naufal Abdullah Katbin. Selain itu, Nugroho Wirawan Bin Sularno, Suwondo Yudhistiro Sunarto, Aan Hasan Selamet, Ali Masyhar Ashifuddin.

"Keterangan mereka dibutuhkan untuk mengklarifikasi," kata Priharsa.

Belakangan, penyidik KPK sudah memeriksa beberapa saksi yang hampir mencapai sekitar 150 orang.

KPK telah resmi menetapkan SDA sebagai tersangka kasus ini pada 22 Mei 2014 lalu. Dalam perkembangannya, dia juga dijerat sebagai tersangka pada penyelenggaraan ibadah haji tahun di Kementerian Agama tahun anggaran 2010-2011 pada 24 Desember 2014. Dia juga telah resmi ditahan sejak 10 April 2015.

SDA diduga melakukan korupsi dalam biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), pengadaan pemondokan, transportasi, katering, serta pemberangkatan haji pejabat dan sejumlah tokoh dengan menggunakan dana masyarakat.

Atas perbuatannya bekas Ketua Umum PPP ini, dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan juncto Pasal 65 KUHPidana.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Diperiksa KPK Lagi, Suryadharma Bungkam ke Wartawan

Diperiksa KPK Lagi, Suryadharma Bungkam ke Wartawan

News | Selasa, 28 April 2015 | 11:32 WIB

Usut Korupsi Dana Haji, KPK Periksa Saksi Dari Pihak Swasta

Usut Korupsi Dana Haji, KPK Periksa Saksi Dari Pihak Swasta

News | Senin, 27 April 2015 | 13:30 WIB

Terkini

Google Rilis Gemini 4 Hydrogen, AI Coding 2,5 Kali Lebih Cepat

Google Rilis Gemini 4 Hydrogen, AI Coding 2,5 Kali Lebih Cepat

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 22:02 WIB

PGEO Targetkan Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Kuat

PGEO Targetkan Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Kuat

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 22:01 WIB

Di Depan Prabowo, Muhammadiyah Sentil Oligarki: Kekayaan RI Dikuasai Segelintir Orang

Di Depan Prabowo, Muhammadiyah Sentil Oligarki: Kekayaan RI Dikuasai Segelintir Orang

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 22:00 WIB

Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia

Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia

Jawa Tengah | Sabtu, 14 November 2026 | 21:59 WIB

Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi

Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi

Jawa Tengah | Sabtu, 14 November 2026 | 21:53 WIB

Oppo Find X10 Andalkan Kamera Dual 200MP, Hasil Foto Diklaim Lebih Natural

Oppo Find X10 Andalkan Kamera Dual 200MP, Hasil Foto Diklaim Lebih Natural

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 21:48 WIB

MIND ID Jajaki Kolaborasi Global untuk Percepat Pengembangan Industri Mineral Rendah Karbon

MIND ID Jajaki Kolaborasi Global untuk Percepat Pengembangan Industri Mineral Rendah Karbon

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 21:46 WIB

Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi

Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi

News | Sabtu, 14 November 2026 | 21:36 WIB

Gibran Mundur Bukti Prabowo Bukan Presiden Boneka, Fahri Hamzah: Tak Bisa Disetir Oligarki

Gibran Mundur Bukti Prabowo Bukan Presiden Boneka, Fahri Hamzah: Tak Bisa Disetir Oligarki

News | Sabtu, 14 November 2026 | 21:23 WIB

Operasi Plastik Bikin Registrasi SIM Biometrik Gagal? Ini Cara Mengatasinya

Operasi Plastik Bikin Registrasi SIM Biometrik Gagal? Ini Cara Mengatasinya

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 21:20 WIB

×