Suara.com - Semenjak Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menggagalkan upaya penyelundupan burung kakatua jambul kuning dari Papua dan Maluku ke Pulau Jawa, kasus ini selalu menghiasi halaman utama media massa Tanah Air.
Puluhan kakatua jambul kuning diselundupkan dengan cara disimpan di dalam botol air minum mineral plastik agar burung tidak bisa berteriak.
Sebagian masyarakat mendukung pemerintah segera menghentikan penyelundupan satwa langka, dan melepasliarkan burung kakatua berjambul kuning yang sekarang dipelihara untuk kepentingan pribadi maupun bisnis. Gerakan #Savejambulkuning pun menggema, bahkan menjadi trending topic di Twitter.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun menyiapkan tiga posko bagi anggota masyarakat yang ingin mengembalikan kakatua berjambul kuning.
Posko satu di gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan
Posko dua di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya, Nomor 9. Nomor telepon yang bisa dihubungi 021-3908771
Posko tiga di Pusat Penyelamatan Satwa di Jalan Benda Raya, Nomor 1, Tegal Alur, Jakarta Barat. Nomor telepon yang bisa dihubungi 021-55957065
Saat dihubungi suara.com, petugas keamanan kantor BKSDA DKI Jakarta Ardian mengatakan anggota masyarakat yang ingin mengembalikan satwa langka bisa menghubungi nomor telepon tersebut untuk minta diambil petugas ke rumah atau langsung mengembalikan sendiri ke posko.
Beberapa waktu lalu, Menteri Siti mengakui perdagangan satwa langka marak akibat lemahnya hukum Indonesia.
"Sayangnya, UU itu sanksinya hanya ringan, dendanya Rp100 juta. Dan kita dalam 10 tahun sudah menangani 39 kasus burung, 5 divonis, 1 sedang sidang, nanti saya teliti lagi. Tetapi memang rata-rata putusan hakimnya tidak lebih dari 8 bulan. Kita sedang memikirkan apakah mungkin akan diperberat," kata dia.
UU yang dimaksud ialah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem.
