- Sekjen PDIP Hasto menegaskan dukungan bagi Palestina sebagai kewajiban konstitusional berdasarkan mandat sejarah Konferensi Asia Afrika 1955.
- Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar nasional di Jakarta pada 18 April 2026 untuk merespons krisis geopolitik global.
- Indonesia berkomitmen memperjuangkan keadilan melalui politik luar negeri bebas aktif sesuai pemikiran geopolitik Bung Karno dan semangat KAA.
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, bahwa dukungan tanpa henti Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukanlah sekadar sikap emosional, melainkan sebuah kewajiban konstitusional.
Menurutnya, hal tersebut merupakan mandat sejarah dan hukum internasional yang lahir dari Dasasila Bandung pada Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.
Hal itu disampaikan Hasto dalam pembukaan Seminar Nasional bertajuk ‘Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini’ yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Hasto mengingatkan bahwa pada tahun 1955, para pemimpin dari 29 negara peserta KAA telah menyepakati komunike politik yang secara eksplisit mendukung hak-hak bangsa Arab atas Palestina.
Komitmen ini dipandang sebagai momen krusial saat bangsa-bangsa Asia-Afrika bersatu melawan ketidakadilan tanpa tekanan kekuatan Barat.
"Dalam komunike KAA, sangat jelas disebutkan bahwa adanya ketegangan di Timur Tengah akibat masalah Palestina adalah bahaya bagi perdamaian dunia. KAA menyerukan pelaksanaan resolusi PBB dan penyelesaian damai. Inilah hukum internasional yang kita ciptakan sendiri melalui Semangat Bandung," ujar Hasto.
Hasto menilai Indonesia memiliki peran strategis sebagai ‘mercusuar keadilan’ dengan rekam jejak sejarah yang kuat.
Ia menyoroti kondisi geopolitik dunia saat ini yang cenderung anarkis, sehingga Indonesia perlu kembali berpegang pada akar sejarah agar diplomasi negara tidak kehilangan arah.
Untuk itu, kata dia, PDIP terus menyuarakan narasi pembebasan bagi bangsa-bangsa tertindas sebagai inti dari politik luar negeri yang bebas aktif.
Hasto juga memaparkan relevansi pemikiran geopolitik Bung Karno yang dikenal dengan konsep Progressive Geopolitical Co-existence.
Konsep tersebut menekankan pada hidup berdampingan secara damai, namun tetap progresif dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga mengapresiasi para pakar seperti Andi Wijayanto dan Prof. Asvi Warman Adam yang turut mengkaji gagasan Bung Karno dalam konteks masa kini.
Ia menegaskan bahwa sejarah harus menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia.
Selain itu, Hasto menyinggung peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang secara konsisten membawa spirit KAA dalam misi diplomatiknya di kancah internasional.
Megawati dinilai terus mendorong proyek dekolonialisasi modern agar bangsa-bangsa di dunia mampu mandiri dan tidak terjebak dalam ketergantungan baru.
TERPOPULER
