REGIONAL:
- Prof. Henri Subiakto mengkritik sikap pemerintah yang dianggap alergi terhadap suara kritis pengamat dalam sistem demokrasi.
- DPR dan akademisi dinilai tidak lagi efektif mengawasi pemerintah karena pengaruh koalisi besar serta tekanan karier akademik.
- Pemerintah yang hanya mendengarkan masukan pendukung berisiko menciptakan kebijakan tidak cerdas dan merugikan aspirasi rakyat luas.
Suara.com - Mantan Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Prof. Henri Subiakto, melayangkan kritik pedas terhadap respons Istana yang belakangan terkesan alergi terhadap suara kritis para pengamat.
Henri menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menertibkan pengamat "tidak patriotik" serta pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya soal adanya "inflasi pengamat".
Menurut Henri, dalam sistem demokrasi, kepadatan komunikasi dan banyaknya opini adalah hal yang wajar, bukan sebuah inflasi yang harus ditakuti.
"Kalau sekarang ada yang alergi dengan jumlah yang banyak itu kalau dikatakan itu inflasi, itu aneh. Dalam sistem demokrasi itu density communication, kepadatan komunikasi itu memang akan banyak sekali karena ada kebebasan," ujar Henri dalam podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Sabtu (18/4/2026).
DPR Bungkam, Kampus Terjebak ‘Bubble’
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga ini menilai suara pengamat menjadi sangat krusial saat ini karena institusi formal yang seharusnya mengawasi pemerintah, yakni DPR, di anggapnya sudah "mati suri" akibat koalisi besar.
"DPR boleh dikatakan jarang sekali kritis atau berani melakukan suara-suara keras kepada pemerintah karena ketua umum partai-partai yang ada di DPR itu hampir sebagian besar ada di pemerintahan. Artinya ini satu institusi perwakilan negara saja sudah diam," tegasnya.
Tak hanya parlemen, Henry juga menyoroti kondisi kampus yang kini terjebak dalam academic bubble atau gelembung akademik.
Para akademisi menurutnya lebih sibuk mengejar jurnal Scopus demi "survival mode" ketimbang bersuara untuk rakyat.
"Pengamat yang masih berani bersuara itu boleh dikatakan hanya orang-orang yang tidak lagi mengkhawatirkan risiko. Yang masih khawatir dengan risiko biasanya lebih baik diam," kata dia.
Peringatan 'Pemerintahan Tidak Cerdas'
Henry mengibaratkan kritik sebagai "pil pahit" yang berfungsi sebagai obat bagi pemerintah. Ia mengkhawatirkan budaya "Yes Man" dan asal bapak senang (ABS) di lingkaran Istana akan membuat kebijakan yang diambil tidak lagi berpihak pada aspirasi rakyat yang jernih.
"Kalau pemerintah enggak cerdas, enggak bijaksana, enggak hati-hati, rusak dong negara. Nah supaya enggak rusak itu pil pahitnya adalah kritik. Hanya orang yang tidak tahu demokrasi dan tidak suka demokrasi yang alergi terhadap kritik," kata Henri.
Ia juga menangkap kesan bahwa Presiden Prabowo mulai dibiasakan hanya mendengarkan suara-suara yang mendukung.
"Saya kok menangkap seolah-olah Pak Prabowo ini sudah dibiasakan untuk hanya mendengarkan suara-suara yang mendukung dan suara-suara yang meng-glorify-kan beliau di lingkaran itu. Jika semuanya top-down, yes man, ABS, ya korbannya adalah negara dan masyarakat. Pemerintahannya menjadi tidak cerdas," cetusnya.
Jika sikap alergi terhadap kritik terus berlanjut, Henri memperingatkan dampaknya bisa serius terhadap kualitas pemerintahan.
“Pemerintahannya menjadi tidak cerdas. Menjadi tidak mendengarkan suara aspirasi rakyat,” katanya.
Reporter: Dinda Pramesti K
TERPOPULER
