Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berharap panitia seleksi calon pimpinan KPK berasal dari orang-orang baru dan memiliki rekam jejak yang bersih.
"Panselnya kan juga itu lagi itu lagi. Dari dulu orangnya dia juga. Lebih terbuka saja lah. terbuka dengan masukan dari seluruh elemen, jangan pansel itu dipersonifikasi dengan satu kelompok saja, satu golongan kalau perhatiin itu-itu aja yang perhatiin aja," kata Masinton di DPR, Jakarta, Selasa (19/5/2015).
"Masa 200 juta tak bisa yang pinter-pinter banyak, yang punya track record baik juga banyak. Jangan menutup pintu untuk elemen lain dari kelompoknya," katanya.
Meski demikian, dia mengakui Komisi III tidak memiliki hak untuk intervensi pembentukan pansel pimpinan KPK. Sebab, kewenangan soal itu ada di tangan pemerintah.
"Kita cuma bisa menyarankan agar pansel itu terbuka. Kemudian, nantinya pansel menyerahkan nama-nama calon. Kita yang pilih yang terbaik dari yang baik. Karena itu kewenangan penuh pemerintah kalau yang diajukan DPR tidak bener, kita tinggal tolak," katanya.
Untuk diketahui, saat ini masa jabatan pimpinan KPK hampir selesai, yakni hanya sampai Desember 2015.
Untuk saat ini, pimpinan KPK yang bertugas merupakan pelaksana tugas lantaran dua orang pimpinannya, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, dinonaktifkan lantaran dikriminalisasi.
Untuk mengisi kekosongan pimpinan, Presiden Joko Widodo pada waktu itu mengangkat tiga pelaksana tugas. Mereka adalah Taufiqurrachman Ruki, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Adjie.
