Suara.com - KPK kalah lagi di sidang praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015) siang. Pengadilan menetapkan penetapan status tersangka oleh KPK kepada bekas Dirjen Pajak Hadi Poernomo tidak sah.
"Menimbang beberapa hal tersebut, permohonan pemohon dikabulkan secara seluruhnya," kata Hakim Haswandi saat membacakan putusan.
Haswandi mengatakan penetapan status tersangka terhadap Hadi tidak tidak memiliki kekuatan kekuatan hukum. Selain itu, dia menilai sengketa pajak merupakan kasus khusus dan bukan masalah tindak pidana korupsi.
"PN tidak sependapat ahli termohon Adnan dan Anak Agung Oka Mahendra, dimana KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik yang tidak berstatus penyelidik dan penyidik. Pemohon dapat membuktikan penyidikan tidak sah secara hukum shingga tidak punya kekuatan hukum mengikat, sehingga penetapan tersangkanya juga tidak sah," kata Haswandi.
"Menimbang, terhadap permohonan pemohon terkait sengketa pajak adalah kasus hukum khusus. Keberatan pajak bukan masalah pidana dan tidak masuk tipikor. Keputusan menerima keberatan pajak PT BCA tanggal 18 Juni adalah tidak sah," Haswandi menambahkan.
Dia menambahkan dalam kasus permohonan keberatan pajak, tidak ada kerugian negara, sehingga hal tersebut bukan menjadi pokok perkara.
"Karena tidak merugikan keuangan negara, maka pengadilan mempertimbangkan itu materi pokok perkara, maka hal tersebut tidak dapat diterima," katanya.
Selanjutnya, Haswandi meminta penyidik KPK memberhentikan penyidikan terhadap kasus Hadi.
"Karena dikabulkan biaya perkara dibebankan pada termohon. Eksepsi termohon ditolak semuanya dan diperintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada 21 April 2014, KPK menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT. BCA Tbk tahun pajak 1999.
KPK menemukan kesamaan modus yang dilakukan Hadi Poernomo yaitu menyalahgunakan kewenangan dengan bersembunyi di balik kebijakan pajak saat menjabat sebagai Dirjen Pajak dengan tindakan mantan Deputi Gubernur BI bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya yang melakukan penyalahgunaaan kewenangan sebagai Deputi Gubernur BI di balik kebijakan perbankan.
Hadi sebagai Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak 2002-2004 diduga menyalahgunakan kewenangan dengan bersembunyi di balik kebijakan pajak yaitu mengubah telaah direktur PPH mengenai keberatan Wajib Pajak atas SKPN Pajak Penghasilan Badan PT. BCA Tbk tahun pajak 1999.
Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 itu diajukan BCA pada 17 Juli 2003 terkait Non Performance Loan (NPL atau kredit bermasalah) senilai Rp5,7 triliun kepada direktur PPH Ditjen Pajak.
Setelah penelaahan, diterbitkan surat pengantar risalah keberatan dari direktur PPH pada 13 Maret 2004 kepada Dirjen Pajak dengan kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCA ditolak.
Namun satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final BCA yaitu pada 18 Juli 2004, Hadi Poernomo selaku dirjen pajak, memerintahkan agar Direktur PPH mengubah kesimpulan yaitu dari semula menyatakan menolak, diganti menjadi menerima seluruh keberatan.
Hadi kemudian mengeluarkan surat keputusan Dirjen Pajak yang memutuskan untuk menerima seluruh keberatan wajib pajak sehingga tidak ada cukup waktu bagi direktur PPH untuk memberikan tanggapan atas kesimpulan yang berbeda itu.
Atas penerimaan keberatan itu keuangan negara dirugikan senilai Rp375 miliar bahkan potensi kerugian negara dapat mencapai Rp1 triliun sehingga sudah dapat dikategorikan memenuhi unsur pidana yang disangkakan.
KPK menyangkakan Hadi Poernomo berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang penyalahgunaan kewenangan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.
TERPOPULER
