Cegah Polemik, Harus Ada Tim Klarifikasi Calon Panglima TNI

Suara.com - Anggota Komisi I dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengusulkan dibentuknya tim untuk mengklarifikasi calon Panglima TNI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyodorkan nama ke DPR untuk calon Panglima TNI, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Komisi I akan bentuk tim klarifikasi," kata Tamliha di DPR, Jakarta, Selasa (9/8/2015).

Tim ini nantinya akan bekerja mencari rekam jejak calon Panglima itu. Tamliha menyebut, tim ini perlu dibentuk supaya polemik yang terjadi pada pergantian Kapolri kembali terulang.

"Kami tidak ingin seperti pergantian Kapolri. Sebelum Fit and Proper test, kami minta ke Komnas HAM apakah Pak Gatot misalnya pernah ada laporan ke Komnas HAM melakukan tindakan yang dianggap melanggar HAM. Kami juga akan pertanyakan ke KPK apakah ada harta kekayaan yang dianggap tidak wajar," ujar Tamliha.

Meski demikian, dia mengapresiasi nama yang disodorkan Presiden itu. Sebab, Presiden punya hak preorogatif untuk menunjuk calon Panglima TNI.

"Ya kalau presiden telah menyampaikan kepada DPR calon Panglima TNI, maka saya menyambut baik langkah itu," kata dia.

Dia juga berharap proses penetapan Panglima TNI tidak terlalu lama. Tujuannya,  supaya tidak ada polemik di publik yang malah membuat riuh, apalagi ada debat tentang bergilirannya matra untuk jabatan Panglima TNI.

"Karena itu langkah tercepat (Presiden menunjuk Gatot), karena kalau lama-lama dibiarkan akan menimbulkan gesekan di TNI sehingga ini tidak menimbulkan polemik di publik. Kita liat banyak kasus di tingkat bawah. Prajurit itu jangan sampai mengikuti perkembangan publik apakah bergiliran dan tidak bergiliran," tegasnya.