Jokowi Tagih Laporan Kinerja Menteri Selama Enam Bulan

Laban Laisila Suara.Com
Senin, 15 Juni 2015 | 17:36 WIB
Jokowi Tagih Laporan Kinerja Menteri Selama Enam Bulan
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja Tahun 2014, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014). [SetPres/Cahyo]

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga menyampaikan laporan pencapaian program dalam enam bulan terakhir (November 2014-April 2015).

"Saya minta seluruh kementerian dan lembaga menyampaikan laporan yang telah dicapai enam bulan mulai November sampai April," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin (15/6/2015).

Jokowi menargetkan, penyampaian laporan pencapaian kinerja tersebut bisa diselesaikan dalam dua hari ini.

Selain itu, Jokowi juga meminta para menterinya untuk menyampaikan rencana kerja selama enam bulan, yakni Mei hingga Oktober mendatang.

"Penyampaian rencana program enam bulan ini harus disampaikan secara rinci, tetapi tidak lebih dari dua halaman," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta laporan tentang tindak lanjut hasil rapat terbatas yang membahas penggunaan produk dalam negeri dapat dilaksanakan oleh kementerian, lembaga dan BUMN.

"Saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh kementerian, lembaga, terutama BUMN, dalam rangka strategi mengurangi produk dan barang-barang impor, kementerian lembaga agar menginventarisasi daftar kebutuhan barang," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, jika ada barang-barang yang harus diimpor, diminta untuk dilihat lagi apakah bisa dicarikan barang penggantinya yang bisa dipropduksi di dalam negeri.

"Setelah ini ketemu (ada barang pengganti), menteri perindustrian harus bisa mencarikan solusinya di mana barang ini diproduksi," katanya.

Dia mencontohkan proyek pipanisasi yang masih diimpor, padahal di Batam sudah ada pabrik pipa yang memiliki kualitas dan kuantitas produksi yang bagus.

"Di Batam sudah punya kualitas bagus, kuantitas bagus, kapasitasnya gede tapi hanya terpakai 40 persen gara-gara kementerian lembaga dan BUMN impor," katanya.

Jokowi meminta hal ini dihentikan sehingga bisa berdampak pada neraca perdagangan Indonesia bisa semakin membaik dan produksi dalam negeri semuanya bisa bergerak. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI