Suara.com - Vatikan, pada Jumat (26/6/2015), menandatangani perjanjian resmi pertama dengan "Negara Palestina", sebuah langkah yang disebut "keputusan berani" untuk mengakhiri konflik Israel - Palestina dan sebuah bentuk dukungan terhadap solusi dua negara.
Perjanjian itu adalah bentuk nyata pengakuan de facto Vatikan terhadap Palestina yang sudah diumumkan sejak 2012. Tetapi, seperti biasa, penandatanganan perjanjian ini membuat Israel berang. Israel menyebut langkah Vatikan ini "merusak prospek kesepakatan damai" dan berpotensi merusak hubungan diplomatik dengan Vatikan.
Pernjanjian antara Vatikan dan Palestina sebagai negara itu membahas tentang aktivitas-aktivitas Gereja Katolik di wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah Palestina.
Uskup Agung Paul Gallager, Menteri Luar Negeri Vatikan, mengatakan penandatanganan perjanjian itu diharapkan bisa menjadi stimulus untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Ia mendesak agar Israel dan Palestina menggelar pertemuan bilateral, untuk mencari solusi dua negara: solusi yang mengakui keberadaan Israel dan Palestina sebagai negara berdaulat.
"Ini jelas butuh keputusan berani, tetapi juga akan memberikan kontribusi besar terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah," kata Gallagher.
Ia juga mengatakan bahwa kerja sama dengan Palestina diharapkan bisa menjadi model kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah lainnya.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Al-Malki, mengatakan ia berharap perjanjian itu bisa mendorong "pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka, menentukan nasib mereka sendiri, dan pengakuan terhadap martabat mereka sebagai warga negara merdeka."
Perjanjian itu sendiri dinilai sebagai bentuk semakin aktifnya Vatikan di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus dalam diplomasi internasional. Tahun lalu dia menjadi makelar normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba, yang sudah bermusuhan selama tiga dekade. (Reuters)
TERPOPULER
