Suara.com - Setelah uji kelayakan dan kepatutan, sepuluh fraksi di Komisi I DPR menerima Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelijen Negara, Selasa (30/6/2015). Keputusan ini nantinya akan segera diajukan ke pimpinan DPR untuk selanjutnya diajukan ke sidang paripurna.
"Dengan begitu, 10 fraksi di Komisi I menerima Sutiyoso menjadi Kepala BIN, pertimbangan ini akan kami laporkan ke pimpinan DPR untuk di rapat paripurnakan untuk ditetapkan dari keputusan Komisi I menjadi keputusan DPR," kata Mahfudz saat menutup uji fit and proper test.
Dalam fit and proper test tadi, Komisi I menetapkan seluruh dokumen dan data yang dimiliki Sutiyoso sahih dan baik.
"Ini menunjukkan kepala BIN adalah WNI yang baik," kata Mahfudz. Politisi PKS memuji paparan visi dan misi Sutiyoso.
Fraksi Hanura, PKB, dan PAN, dan fraksi-fraksi lainnya menerima Sutiyoso dengan catatan.
"Nasdem dukung dengan catatan Kepala BIN membangun komunikasi dan kordinasi dengan DPR RI. Kemudian, PPP menerima dengan catatan kepala BIN harus berani bicara memberikan masukan ke presiden apapun resikonya. Kemudian PKS menerima dan mengingatkan kepada Kepala BIN bila DPR bisa lakukan fungsi eksternal yaitu dengan tim pengawas intelijen juga akan dibentuk," kata Mahfudz.
Fraksi Demokrat juga setuju dengan catatan Kepala BIN bisa mengefektifkan posisi koordinasi BIN dengan Presiden. Kepala BIN harus menegakkan netralitas dan tidak terjebak dalam sikap partisipan.
Gerindra juga begitu. "Pesan teh Rachel (Maryam) Kepala BIN harus lebih baik dari sebelumnya," ujar Mahfudz.
Fraksi Golkar mengatakan Kepala BIN harus bekerjasama dengan DPR dan memastikan bisa memberikan masukan kepada Presiden untuk menentukan kebijakan.
"Dan, mengingatkan kepala BIN yang dikenal sebagai public figur, maka sebagai kepala BIN harus jaga gaya komunikasi," kata dia.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan secara bulat menerima Sutiyoso. Sutiyoso harus menjalankan tugas Kepala BIN mengacu UU Intelijen.
"Dan berorientasi kepentingan negara dan bukan kelompok," kata Mahfudz.
