Soroti Retaknya Hubungan Elite Politik, Prabowo Didesak Bongkar Aktor Intelektual Kasus Penyadapan

Suara.com - Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dinilai mencerminkan keterbelahan politik di tingkat elite. Kasus peretasan sarana komunikasi pejabat negara ini dipandang sebagai puncak eskalasi ketegangan antara dua faksi kekuatan politik nasional.

Inisiator Forum Cik Ditiro, Masduki, menilai penangkapan dan penahanan sejumlah perwira tinggi kepolisian dalam perkara tersebut tidak bisa dilepaskan dari gesekan di antara lingkaran kekuasaan.

"Jadi tentu saja kita melihat ini ada konflik dan pertarungan politik antara dua kubu besar, yaitu kubu Kertanegara-Hambalang dengan kubu Solo ya," kata Masduki kepada Suara.com, Rabu (4/11/2026).

Menurut Masduki, penegakan hukum dalam kasus ini tidak boleh berhenti pada jajaran perwira yang diduga menjalankan operasi peretasan atau penyadapan di lapangan. Pengusutan juga harus menyasar pihak yang diduga mengarahkan operasi tersebut.

Ia menilai komitmen pemerintah dalam mengungkap perkara ini turut diuji. Publik tidak hanya menunggu penindakan terhadap para pelaksana di lapangan, tetapi juga pengungkapan pihak yang berada di balik operasi penyadapan ilegal tersebut.

"Ini sekarang komitmen Prabowo diuji, tidak sekadar menangkap dan menahan operator-operator lapangan, tapi aktor intelektualnya," tegasnya.

Untuk mengungkap perkara secara utuh, Masduki meminta Bareskrim Polri menjelaskan tujuan penyadapan, pihak yang menerima atau memanfaatkan hasilnya, serta kepentingan di balik penggunaan data komunikasi rahasia pejabat negara.

"Untuk apa penyadapan dilakukan? Siapa yang menjadi pemanfaat, penerima penyadapan ini? Dan kemudian untuk apa semua penyadapan ini dipergunakan?" ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian kasus ini penting sebagai pelajaran politik dan moral agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok atau faksi tertentu.

"Ini semacam isyarat para pelanggar hak-hak publik para perusak demokrasi itu akan mendapatkan hukuman politiknya sendiri. Itu penting, moral lesson-nya di situ yang nanti akan menjadi contoh panduan bagi para pemegang mandat politik berikutnya untuk tidak melakukan hal yang sama," ucapnya.

Di tengah dinamika politik tersebut, Masduki juga menilai konsolidasi di jajaran kabinet dan kejelasan sikap politik pemerintah perlu segera dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional.

Ia turut menyinggung kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle serta mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Menurutnya, ketidakjelasan posisi politik Gibran berpotensi memperpanjang persoalan politik.

"Hal-hal lain yang terkait dengan reshuffle kabinet itu bisa dilakukan segera dan kita juga harus segera menunggu ini Gibran mengundurkan diri. Kalau enggak, ini akan menjadi problem politik berkepanjangan," pungkasnya.