Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta reshuffle kabinet, jika memang Presiden Joko Widodo bermaksud melakukannya, dilakukan usai Lebaran.
"Kita hormati reshuffle hak prerogatif Presiden. Tapi kalau boleh, jangan dalam waktu dekat, kalau bisa setelah lebaran," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di sela-sela doa bersama untuk kelancaran Muktamar NU ke-33 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu.
Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, kata Muhaimin, adalah hari baik bagi umat Muslim, hari kemenangan setelah satu bulan menjalankan ibadah puasa.
"Kita beri kesempatan para menteri menyiapkan Lebaran dengan baik," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Indonesia Bersatu II di era Presiden Yudhoyono itu seperti dikutip Antara.
Sebagai salah satu partai pengusung Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014, PKB pun dipercaya menempatkan kadernya di Kabiner Kerja, yakni M Nasir sebagai Menristek-Dikti, Imam Nahrawi sebagai Menpora, Hanif Dhakiri sebagi Menaker, dan Marwan Jafar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Di tengah merebaknya isu reshuffle, disebut-sebut jatah menteri PKB akan dikurangi satu. Artinya, salah satu dari empat menteri asal PKB akan dicopot.
Namun, Muhaimin menegaskan bahwa sepengetahuan dirinya, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda adanya pencopotan menteri dari partai yang dipimpinnya.
Ia pun mengaku ketika bertemu Presiden Jokowi juga tidak ada disinggung kemungkinan menteri dari PKB dikurangi.
"Tapi kita lihat nanti, itu sepenuhnya kewenangan Presiden," kata Muhaimin.
Sementara itu doa bersama untuk kelancaran Muktamar NU yang digelar oleh DPP PKB dan Perempuan Bangsa diikuti ratusan anak yatim dan dhuafa dan diakhiri dengan buka puasa bersama.
TERPOPULER
