Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak terima dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berujung penilaian predikat wajar dengan pengecualian. Ahok menyalahkan model audit BPK.
Ketika dimintai menanggapi ketegangan antara Ahok dan BPK, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat santai saja.
"Bukan saling menyalahkan. Kalau BPK-nya itu ya kita lihat kasusnya apa, aku kan nggak ngerti kasusnya apa," ujar Djarot di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, Jumat (10/7/2015).
Bekas Wali Kota Blitar tetap diplomatis menanggapi permasalahan tersebut.
"Tapi kita ingin adalah penilaian itu obyektif, fair dan standarnya jelas, gitu," ujar Djarot.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi meminta Ahok mengoreksi diri setelah BPK memberikan penilaian.
"Jadi jangan kemudian pada saat kita dapat penilaian dari aparatur negara kemudian malah disalahkan. Nggak boleh. Itu koreksi buat kita," ujar Sanusi di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/9/2015).
Menurut Sanusi bila pemerintah daerah dinilai oleh lembaga resmi, seharusnya hal tersebut menjadi bahan untuk lebih baik, bukannya malah marah.
"Kapan kita mau besar kalau dikoreksi sama lembaga resmi aja malah berbalik melawan. Nggak boleh. Ini harusnya jadi cambukan buat kita ada yang salah memang," kata Sanusi.
Sanusi mengatakan lembaga BPK merupakan lembaga profesional.
"BPK itu berdiri sebelum DKI-nya ada juga, sebelum pak gubernur ada. Dia punya standarisasi dalam profesionalismenya. Jangan sekali sekali mendiskreditkan sebuah organisasi. Apalagi lembaga negara," kata Sanusi.
TERPOPULER
