Suara.com - Tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi, pada Sabtu (11/7/2015) menyatakan partainya akan ikut dalam pemilihan umum pada 8 November mendatang, dengan tekad partainya akan mengubah undang-undang dasar, yang melarangnya mencalonkan diri menjadi presiden jika partainya menang.
Itu akan menjadi pemilihan umum pertama dalam seperempat abad bagi Liga Bangsa untuk Demokrasi (NLD). NLD diperkirakan bakal meraih dukungan jika pemungutan suara bebas dan adil.
"Kami memutuskan mengambil bagian dalam pemilihan umum itu," kata Suu Kyi kepada wartawan di kediamannya di Naypyidaw, ibu kota Myanmar.
Kepastian itu datang sesudah berbulan duga-duga mengenai kemungkinan partai tersebut memboikot pemilihan umum, yang dipandang sebagai ujian penting peralihan Myanmar menuju demokrasi setelah kekuasaan tentara yang telah berlangsung selama puluhan tahun berakhir pada 2011.
NLD menolak tidak ikut karena berjuang mengubah piagam zaman penguasa, yang melarang mereka dengan pasangan atau anak-anak asing menjadi presiden. Suami dan dua anak laki-laki Suu Kyi adalah orang Inggris.
Tapi, sesudah pada bulan lalu kalah dalam pemungutan suara kunci di parlemen untuk mengakhiri hak tolak tentara terhadap perubahan undang-undang dasar --rintangan pertama dalam mengubah ketentuan pembatasannya meraih jabatan tertinggi-- pemenang Nobel itu menyatakan tidak akan mundur.
Dengan diapit tokoh utama partainya pada jumpa pers itu, Suu Kyi menyatakan partainya mengetahui bahwa ia akan "dilarang" menjadi presiden. Ia menyatakan partainya memiliki rencana, kendati belum mempunyai nama calon untuk kepemimpinan itu jika menang dalam pemilihan umum tersebut, tapi ia menolak merinci.
"Kami tidak akan mengikuti pemilihan umum tanpa pemikiran tentang cara kami menangani masalah itu," kata Suu Kyi. Ia menambahkan bahwa partainya akan melipatgandakan upaya perubahan undang-undang dasar setelah pemilihan umum tersebut.
"Jika NLD menang dalam pemilihan umum, kami akan mengubah undang-undang dasar," katanya kepada wartawan.
Keputusan pemimpin Myanmar untuk melakukan perubahan politik dan ekonomi, mengakhiri keterkucilan negara dan sanksi dari Barat. (Antara/AFP)
TERPOPULER
