Anggaran Partai yang Tak Daftar Calon di Pilkada Mesti Dipangkas

Laban Laisila, Nikolaus Tolen

Sabtu, 01 Agustus 2015 | 15:08 WIB
Anggaran Partai yang Tak Daftar Calon di Pilkada Mesti Dipangkas
Simulasi Pilkada di Gedung KPU Pusat, Jakarta. [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Pengamat dari Lembaga Survei Populi Center, Nico Harjanto, mengusulkan agar partai yang tidak mencalonkan kadernya dalam Pilkada serentak 2015, jatah anggarannya dari negara mesti dikurangi.

Hal itu diusulkan Nico menyusul fakta terdapat  12 derah hanya ada satu pasangan calon, sementara satu daerha lainnya tak ada yang mendaftarkan diri.

Pasalnya, kewajiban partai politik sebenarnya adalah mengajukan calon untuk berkompetisi.

"Saya kira kalau memang mereka beralsan takut kalah, mungkin jatah parpol itu dikurangi anggarannya yang berasal dari negara untuk partai, kemudian untuk pemilu berikutnya partai tersebut harus dipertimbangkan," kata Nico di  Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(1/8/2015).

Menurutnya, partai yang tidak mau mengusungkan calonnya dalam Pilkada yang jatuh pada 9 Desember 2015 mendatang tersebut takut dan beralasan pasangan calon incumbent terlalu kuat.

Dia menduga alasan itu dikemukakan karena mereka sebenarnya takut berkompetisi.

"Paslon tunggal, ini saya kira menunjukkan bahwa calon incumbent itu sangat kuat, sehingga partai lain kalau mereka mencalonkan paslon yang lain merasa tidak ada gunanya. Sebaiknya mereka tetap mencalonkan, karena kompetisi itu harus di jalankan, karena rakyat harus punya pilihan," jelas Pendiri Populi Center tersebut.

Dia juga menegaskan bahwa apa yang ditunjukan oleh Parpol saat ini merupakan sebuah budaya politik yang buruk untuk kedepannya. Karena itu, dia menyarankan Pemerintah untuk segera membangun komunikasi dengan para pimpinan partai politik di daerah hingga pusat.

"Tapi ini saya kira merupakan budaya politik yang sangat buruk. Parpol didaerah tersebut tidak siap untuk berkompetisi untuk menang maupun untuk kalah, padahal berpolitik dan berdemokrasi itu harus siap menang dan juga harus siap kalah," katanya.

"Saya kira pemerintah harus mulai melakukan komunikasi politik yang efektif dengan pimpinan partai di daerah sampai pusat terkait daerah-dareah yang paslonnya baru satu tersebut," tutup Nico.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Demokrat Desak Jokowi Segera Terbitkan Perppu Pasangan Tunggal

Demokrat Desak Jokowi Segera Terbitkan Perppu Pasangan Tunggal

News | Sabtu, 01 Agustus 2015 | 14:14 WIB

Banyak Dukun Politik di Pilkada Serentak

Banyak Dukun Politik di Pilkada Serentak

News | Sabtu, 01 Agustus 2015 | 13:33 WIB

Kandidat Kurang, 13 Daerah Perpanjang Masa Pendaftaran

Kandidat Kurang, 13 Daerah Perpanjang Masa Pendaftaran

News | Sabtu, 01 Agustus 2015 | 12:33 WIB

Jokowi Belum Putuskan Soal Perppu Calon Tunggal Pilkada

Jokowi Belum Putuskan Soal Perppu Calon Tunggal Pilkada

News | Jum'at, 31 Juli 2015 | 21:01 WIB

Terkini

Kebakaran Maut di Pulogadung, 3 Orang Tewas Saat Tidur Lelap

Kebakaran Maut di Pulogadung, 3 Orang Tewas Saat Tidur Lelap

News | Minggu, 12 Juli 2026 | 19:55 WIB

Prabowo Kecam Pemimpin Provokator Ajak Bakar-bakar: Saya Percaya Hukum Karma

Prabowo Kecam Pemimpin Provokator Ajak Bakar-bakar: Saya Percaya Hukum Karma

News | Minggu, 12 Juli 2026 | 19:50 WIB

Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja

Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja

News | Minggu, 12 Juli 2026 | 19:39 WIB

Bukan Cuma Peluru, Pengungsi Papua Terancam Putus Sekolah dan Minim Medis

Bukan Cuma Peluru, Pengungsi Papua Terancam Putus Sekolah dan Minim Medis

News | Minggu, 12 Juli 2026 | 19:32 WIB

Sebut Tanggung Jawab Wapres, Bambang Pacul Dinilai 'Main-main' dengan Isu Papua

Sebut Tanggung Jawab Wapres, Bambang Pacul Dinilai 'Main-main' dengan Isu Papua

News | Minggu, 12 Juli 2026 | 19:24 WIB

Polri Serahkan Berkas Kasus Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejagung, Ini Detailnya

Polri Serahkan Berkas Kasus Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejagung, Ini Detailnya

News | Minggu, 12 Juli 2026 | 19:10 WIB

Prabowo: yang Merasa Indonesia Suram Silakan Cari Negara Lain

Prabowo: yang Merasa Indonesia Suram Silakan Cari Negara Lain

News | Minggu, 12 Juli 2026 | 18:35 WIB

Prabowo: Perkuat Koperasi Bukan Berarti Anti Perusahaan Besar

Prabowo: Perkuat Koperasi Bukan Berarti Anti Perusahaan Besar

News | Minggu, 12 Juli 2026 | 18:14 WIB

Ibarat Sapu Lidi, Prabowo Sebut Koperasi Alat Orang Miskin Bersatu Jadi Kuat

Ibarat Sapu Lidi, Prabowo Sebut Koperasi Alat Orang Miskin Bersatu Jadi Kuat

News | Minggu, 12 Juli 2026 | 18:09 WIB

Prabowo Blak-blakan: Semua Partai Banyak Patriot, Banyak Juga Bajingannya

Prabowo Blak-blakan: Semua Partai Banyak Patriot, Banyak Juga Bajingannya

News | Minggu, 12 Juli 2026 | 17:55 WIB

×