Suara.com - Setelah terungkap kasus penyalahgunaan dana Kartu Jakarta Pintar, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memperketat penyaluran bantuan pendidikan untuk warga miskin di Jakarta itu.
"Saya mau rapat Senin (10/8/2015), mungkin buat kebijakan ATM di KJP itu kemungkinan nggak boleh tarik duit satu sen pun. Kamu hanya boleh debit di EDC DKI," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8/2015).
Ahok menilai kasus penyalahgunaan KJP terjadi lantaran Bank DKI tidak menjalankan instruksinya untuk memasang Electronic Data Capture pada kantor-kantor pemerintahan di Jakarta.
"Memang ada kesalahan, Bank DKI, kan saya sudah minta dari tahun 2013/2014 nggak dikerjain. Saya minta EDC, ATM, di kantor lurah, camat nggak dikerjain," kata Ahok.
Terkait dengan 20 warga yang ketahuan memakai KJP untuk karaoke, beli emas, beli bensin, dan barang elektronik, Ahok mengatakan kartu mereka sudah diblokir.
"Sementara ATM sudah kita blokir. Yang udah kepepet, dia datang ke bank, untuk tarik duit, kita kasih. Jadi Kita enggak lepas. Karena sistem ATM bank itu, enggak bisa kendalikan dua, kalau sudah dilepas ke primajasa kita nggak bisa ngatur, ada debit, jatah debit Rp500 ribu nggak boleh tarik duit. Kalau dia terkunci nggak boleh tarik duit, debitnya tidak ada," kata dia.
