"Pada prinsipnya, kalau memang rekomendasi itu ada, ya, kita semua kader di Surabaya harus siap mengamankan," katanya.
Begitu juga saat ditanya mengenai sikap PAN yang tetap ngotot tidak mau mengalah untuk posisi cawali, Junaedi dengan diplomatis mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan DPD Demokrat Jatim dan DPP Demokrat.
"Soal mengalah sebagai calon wali kota atau wakil wali kota itu yang berwenang adalah DPD dan DPP. Itu harus komunikasi lewat jajaran elit tingkat tinggi lebih dahulu," katanya.
Sementara itu, informasi dari Antara menyebutkan bahwa pada Minggu (9/8) malam terjadi tarik ulur antara PAN dan Demokrat. Hal ini dikarenakan PAN menghendaki untuk posisi calon wali kota adalah Dhimam Abror dan calon wakil wali kota adalah Rasiyo, sedangkan Demokrat sebaliknya Rasiyo sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kotanya adalah Dhimam Abror.
Selain itu, baik Rasiyo maupun Abror sama-sama tidak berkenan duduk di posisi sebagai calon wakil wali kota. Keduanya ngotot untuk menduduki posisi sebagai calon wali kota. (Antara)
