Suara.com - Bareskrim Polri akan menyerahkan berkas tiga tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat bagian negara, Jumat (21/8). Kasus itu melibatkan SKK Migas dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama kepada Kejaksaan Agung.
"Berkasnya sudah selesai untuk tiga tersangka. Besok berkas ketiganya saya serahkan ke kejaksaan," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor E. Simanjuntak di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.
Tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut yakni Raden Priyono, Djoko Harsono dan Honggo Wendratno.
Menurutnya keputusan untuk menyerahkan berkas ke Kejagung, ia lakukan kendati perkiraan besaran kerugian negara dalam kasus tersebut belum dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Ya sambil menunggu data perkiraan kerugian negara," ujarnya.
Dalam kasus kondensat, ada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Raden Priyono, Djoko Harsono dan Honggo Wendratno.
Djoko diketahui merupakan mantan Deputi Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Raden Priyono adalah mantan Kepala BP Migas. Sementara Honggo merupakan salah satu pendiri PT TPPI.
Meski berstatus tersangka, ketiganya tidak ada yang ditahan karena para tersangka bersikap kooperatif selama panggilan pemeriksaan oleh penyidik Polri.
Tersangka RP dan DH sudah beberapa kali diperiksa di Bareskrim Polri. Sementara tersangka HW berada di Singapura karena tengah dirawat di RS lantaran penyakit jantung yang dideritanya. Penyidik Bareskrim pun dua kali memeriksa HW di Singapura.
Dalam kasus itu, TPPI diketahui telah melanggar kebijakan Wapres Jusuf Kalla (saat itu).
Sesuai kebijakan Wapres bahwa penunjukan TPPI sebagai pelaksana penjualan kondensat bagian negara diberikan dengan syarat hasil olahan kondensat dijual kepada PT Pertamina. Namun kenyataannya, TPPI malah menjual kondensat ke pihak lain, baik perusahaan lokal maupun asing.
Kasus ini bermula dari penunjukan langsung BP Migas terhadap PT TPPI pada Oktober 2008 terkait penjualan kondensat untuk kurun waktu 2009-2011.
Perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut dilakukan pada Maret 2009, padahal TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual.
Penunjukan langsung ini menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.
Para tersangka yang terlibat dalam kasus ini telah melanggar ketentuan Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. [Antara]
TERPOPULER
