Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para petinggi televisi swasta nasional untuk meninjau ulang program-program tayangan yang berpengaruh buruk kepada masyarakat. Hal itu dimaksudkan sebagai bagian dari revolusi mental.
"Presiden menekankan betul soal revolusi mental yang dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah dan media yang dapat memberi dampak paling masif di masyarakat umum, yaitu televisi," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah direktur program televisi swasta nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/8/2015).
Menurut Anies, nilai yang disampaikan oleh televisi dapat membentuk perilaku dan pada akhirnya menjadi sebuah budaya yang jelek.
"Jadi bila perceraian itu dianggap sebagai sesuatu yang normal dan ditayangkan sebagai sesuatu yang 'keren' maka akan berbahaya bagi kebudayaan di masyarakat," sambung Anies.
Anies menambahkan, bahwa tidak semua program buruk, ada sebagian yang baik. namun ada sebagiann lagi yang bermasalah dan perlu dikoreksi karena tayangan televisi dapat membentuk perasaan yang berkembang menjadi perilaku, dan jika dilakukan secara terus menerus akan menjadi kebudayaan.
"Menurut kami penting sekali untuk tidak ditayangkan. Karena budaya terbentuk karena perilaku yang dilakukan terus menerus," tambah Anies.
Oleh karena itu, Anies mengajak semua pihak terkait untuk meninjau bersama program yang selama ini ada. Apakah sudah memastikan komponen pendidikan masyarakat dan moral ada di dalamnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut komisaris Trans Corp Ishadi SK yang menyambut baik ajakan presiden untuk meninjau ulang program-program televisi nasional, khususnya yang menyangkut pendidikan anak.
"Dalam kaitan revolusi mental yang disampaikan oleh Presiden, kami akan menjunjung tinggi integritas, etos kerja dan gotong royong. Ini akan kami sosialisasikan karena penting bagi bangsa dan negara," ujar Ishadi.
Selain itu, Ishadi juga mengatakan bahwa institusi rating seperti AC Nielsen hendaknya diaudit sehingga dapat memperbaiki kualitas siaran-siaran televisi nasional. (Jokowi)
