Penyerapan Anggaran Minim, DAK Sejumlah Pemda Akan Dipangkas

Arsito Hidayatullah, Erick Tanjung

Minggu, 23 Agustus 2015 | 20:53 WIB
Penyerapan Anggaran Minim, DAK Sejumlah Pemda Akan Dipangkas
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Pemerintah akan memangkas ‎anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap sejumlah daerah. Pasalnya pemerintah dae‎rah tersebut tak maksimal dalam penyerapan anggaran.

‎"Kami akan memberikan catatan khusus dan menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar DAK-nya untuk anggaran berikutnya dikurangi," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/8/2015).

‎Atas hal itu, Mendagri telah mengirim radiogram kepada sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota agar mengoptimalisasi anggaran. Selain radiogram, ia juga telah membentuk tim untuk menertibkan penyerapan dana ini.

"Kemendagri telah membentuk tim melalui Ditjen Keuangan Daerah untuk memonitor, memanggil, mengklarifikasi hal itu. Kami juga turun ke daerah yang peyerapannya sangat rendah, apa yang menyebabkan penyerapan anggaran di daerah itu tidak optimal," ujarnya.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu juga telah memanggil sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan dinas keuangan provinsi, kab/kota seluruh Indonesia beberapa waktu. Mereka sudah mendapat pengarahan langsung dari Wapres Jusuf Kalla, dan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

"Khususnya kwartal kedua, harus mencapai posisi penyerapan 60%," kata Tjahjo.

Seperti diketahui, DAK adalah dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk membantu daerah dalam mendanai kegiatan khusus. Alokasi DAK ditujukan untuk pengadaan infrastruktur kesehatan, obat-obatan dan kebutuhan kesehataan lainnya. Namun banyak daerah tak melakukan penyerapan dana tersebut dengan baik.

Sampai saat ini, masih ada Pemerintah Daerah yang meletakkan dana tersebut di Bank. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan masih ada dana Pemda sebesar Rp273 triliun yang tersimpan di bank. Dana yaang diharapkan dapat dialokasikan untuk membantu kepentingan rakyat hanya mendekam di Bank Daerah.

"Jika hal itu dilakukan dengan baik, dana tersebut sangat mendukung pertumbuhan (ekonomi) di daerah serta sektor rill untuk bergerak,"‎ katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Dana Pemda Nganggur di Bank, Ini Sanksi dari Pemerintah Pusat

Dana Pemda Nganggur di Bank, Ini Sanksi dari Pemerintah Pusat

Bisnis | Jum'at, 21 Agustus 2015 | 18:41 WIB

Menpan Minta Pemda Menganalisis Kebutuhan Aparaturnya

Menpan Minta Pemda Menganalisis Kebutuhan Aparaturnya

News | Jum'at, 21 Agustus 2015 | 06:13 WIB

Kepala Bappenas: Daerah Lamban Bisa Tak Diberikan DAK

Kepala Bappenas: Daerah Lamban Bisa Tak Diberikan DAK

News | Jum'at, 14 Agustus 2015 | 23:20 WIB

Tjahjo: KPU Telah Berhasil dalam Perencanaan Pilkada Serentak

Tjahjo: KPU Telah Berhasil dalam Perencanaan Pilkada Serentak

News | Kamis, 13 Agustus 2015 | 14:51 WIB

Terkini

Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari

Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari

News | Senin, 29 Juni 2026 | 23:37 WIB

Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan

Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan

News | Senin, 29 Juni 2026 | 21:35 WIB

Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan

Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:44 WIB

Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos

Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:41 WIB

Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban

Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban

News | Senin, 29 Juni 2026 | 20:22 WIB

Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi

Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:43 WIB

Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik

Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:36 WIB

Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?

Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:24 WIB

Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo

Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:10 WIB

Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis

Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:04 WIB

×