Suara.com - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku telah menyiapkan sejumlah sanksi bagi pemerintah daerah yang masih lamban dalam menyerap dana transfer daerah yang masih mengendap di bank.
“Soalnya dana yang sudah ditransfer ke daerah belum diserap, malah masih mengendap di bank. Makanya kita siapkan sanksi agar penyerapannya bisa lebih cepat,” kata Bambang di kantornya, Jumat (21/8/2015).
Bambang menjelaskan beberapa sanksi yang akan diberikan mulai dari mengonversi dana transfer ke daerah ke dalam bentuk non tunai, yaitu lewat Surat Utang Negara (SUN) hingga penghentian penyaluran dana transfer daerah.
"Kami akan convert dari tunai menjadi non tunai dalam bentuk SUN. Biasanya kami menyalurkan 1/12 Dana Alokasi Umum (DAU) setiap bulan dari tunai menjadi non tunai kalau termasuk dana idle besar," ungkapnya.
Bambang menjelaskan, mengganti uang tunai menjadi surat utang bertenor tiga bulan, non tradable. Namun surat berharga ini bisa dicairkan sebelum jatuh tempo melalui buyback (pembelian kembali) oleh pemerintah.
"Syaratnya, jika pemda sudah tidak memiliki dana nganggur atau mengalami kondisi darurat seperti bencana alam," katanya.
Sanksi kedua, adalah dengan mengurangi dan menghentikan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun berikutnya, untuk daerah yang tidak menyerap anggaran dengan baik.
"Kalau tidak menyerap dengan benar, tidak dikerjakan sama sekali, DAK bisa ditahan dan bahkan dipotong untuk DAK untuk tahun berikutnya," ujarnya.
Sanksi tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Kemenkeu menyelesaikan dana ratusan triliun rupiah menganggur di perbankan. "Kalau perlu diberikan sanksi, ya diberikan saja," katanya.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, posisi dana transfer daerah pada Desember 2014 mencapai Rp113 triliun atau meningkat dibanding periode yang sama 2013 Rp80 triliun, Rp92 triliun di Desember 2012. Sedangkan pada Desember 2011, dana transfer daerah yang mengendap hanya Rp79 triliun.
TERPOPULER
