Menpan Minta Pemda Menganalisis Kebutuhan Aparaturnya

Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta pemerintah daerah melalui Pejabat Pembina Kepegawaian menganalisis kebutuhan formasi aparatur sipil negara.

"Saya harap para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) segera menyampaikan desain dan analisis kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan, berdasarkan kebutuhan objektif melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kirimkan melalui e-formasi," kata Yuddy dalam ceramahnya di depan Sekda dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jatingor, Jawa Barat, Kamis, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta.

Ia mengatakan pola penerimaan ASN yang dilakukan oleh pemerintah akan bergeser dari berdasarkan rekrutmen (based on recruitment) ke berdasarkan kebutuhan (based on requirement).

Jadi proses seleksi tidak lagi didasarkan pada usulan kuantitatif (jumlah) namun pada kebutuhan objektif instansi pemerintah secara kualitatif (mutu) bisa dipertanggungjawabkan.

Hal ini juga berlaku pada penerimaan di sekolah-sekolah kedinasan milik pemerintah seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Karena itu, silahkan saudara identifikasi berapa kebutuhan pegawai dengan kualifikasi berasal dari lulusan IPDN," kata menteri yang juga Guru Besar Universitas Nasional Jakarta ini.

Yuddy melanjutkan, selain fase penerimaan pegawai, semua tahapan manajemen pegawai ASN yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga harus diperhatikan, baik pengembangan pegawai, promosi, kesejahteraan, manajemen kinerja, disiplin dan etika, maupun pensiun.

Manajemen ASN seperti ini, ia menambahkan, penting di tengah persaingan global yang membutuhkan dukungan pegawai handal untuk mendorong akselerasi pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian.

Menpan-RB pun yakin seleksi penerimaan CPNS, yang masih dalam masa moratorium kecuali guru, tenaga kesehatan, penegak hukum, serta yang berasal dari sekolah kedinasan bebas dari praktik kecurangan karena telah menggunakan teknologi Computer Assisted Test (CAT).

"Dengan sistem CAT, semua memiliki peluang yang sama. Yang menentukan kelulusan adalah kompetensi yang bersangkutan," kata dia.

Ada pun pengarahan kepada para Sekda dan Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia itu dilaksanakan di Kampus IPDN, Jatinangor, dengan tema Kebijakan Nasional Pengelolaan ASN yg Profesional dan Berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Yuddy jiga didampingi oleh Rektor IPDN Ermaya Suradinata. [Antara]