Suara.com - Ratnawati (37), warga Kapuk Pulo RT 16 RW 10 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat megeluh rumahnya dibongkar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rumahnya berada di Kali Apuran.
Rumahnya dibongkar Desember 2014 lalu. Ratnawati bersama beberapa perwakilan warga yang terkena gusur menuntut haknya dengan cara berdemo di depan kantor Gubernur. Demo ini bertepatan dengan Hari Perumahan Nasional.
"Tuntutan kami meminta hak ganti rugi bangunan, kita kan tadinya punya rumah. Tapi digusur pada Desember 2014 kemarin," kata Ratnawati di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Warga sudah ditawarkan menempati Rusun Pesakih Kalideres dan Rusun Pulogebang. Namun ini dinilai tidak tepat. Alasannya terlalu jauh dari tempat mereka bekerja. Oleh karena itu dari 800 kepala keluarga yang terkena gusur beberapa waktu lalu 200 di antaranya kembali dan mendirikan tenda.
"Kita dikasih rusun, tapi saya nggak ambil, walupun digratiskan 6 bulan, kesananya kita disuruh bayar. Rumah kita sudah dibongkar, terus dikasih rusun yang jaraknya jauh. Kami lebih memilih mendirikan tenda di tempat yang bekas gusuran," jelas dia.
Kepada wartawan dia mengklaim sudah tinggal 8 bulan di tenda yang dibangun di atas puing-puing rumahnya yang dibongkar.
Menurut Ratnawati, apabila warga menempati rusun yang disediakan pemerintah maka sama saja dengan mengontrak. Sebab di sana warga dikenakan biaya Rp500 ribu untuk satu bulannya.
"Saya nggak ambil (rusun yang ditawarin). Karena jauh dan biaya nggak kuat. Perbulan Rp500 ribu, termasuk air keamanan, listrik. Kalau kita ngambil rusun sama aja kita ngontrak. Itu akibat Ahok," jelasnya.
"Kita belum dapat ganti rugi. Kumpulkan seribu dua ribu makanya kita bertahan. Mana uang ganti rugi bangunan kami? Kami memang tidak punya hak tanah, yang penting ganti rugi bangunan kami," tegas Ratnawati.
