Indonesia Jadikan India Contoh Sukses Pemilu "e-Voting"

Pebriansyah Ariefana

Kamis, 27 Agustus 2015 | 14:50 WIB
Indonesia Jadikan India Contoh Sukses Pemilu "e-Voting"
Electronic voting (e-voting) dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Indonesia menjadikan India sebagai acuan pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi atau "e-voting". India dinilai berhasil.

"India berhasil melaksanakan e-voting efektif, murah dengan tingkat kesalahan kecil. Padahal jumlah pemilih hampir mencapai satu miliar jiwa," ujar Tjahjo saat meresmikan Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, di Gedung UKI, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Setelah mengkaji sistem di India, Kemendagri akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, untuk menemukan formula yang dengan Indonesia. Tjahjo pun berharap "e-voting" ini dapat dilaksanakan pada pemilu tahun 2019 nanti.

"Kami membicarakan mana sistem yang lebih baik dan lebih murah dari India dengan BBPPT," kata dia.

Ada pun penggunaan teknologi informasi dalam pemilu ini bergantung pada KTP elektronik atau e-KTP. Ini bisa menjadi kendala karena masih banyak ditemukan kasus kepemilikan e-KTP ganda. Mendagri pun berjanji untuk terus menata permasalahan ini.

"Masih ada sekitar delapan juta orang penduduk memiliki KTP ganda. Bahkan baru-baru ini Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan ATM yang pelakunya memiliki 159 KTP, sidik jari sama namun namanya berbeda-beda," tutur Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik pernah menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengkaji penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Menristekdikti Muhammad Nasir pun menyambut baik usaha tersebut. Dia mengatakan penggunaan teknologi informasi dalam pemilu bisa menghemat 60-70 persen keuangan negara. Selain itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembuatan undangan dan surat suara.

"Tinggal menggunakan KTP, lalu cetak sidik jari lalu memilih dengan meng-klik. Semua serba otomatis," kata Nasir seraya menambahkan teknologi Indonesia sudah siap untuk melaksanakan pemilu e-voting tersebut.

Ada pun acara peresmian Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, selain Tjahjo, juga dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Indonesia periode tahun 2000-2001 (era Presiden Abddurrahman Wahid) Ryaas Rasyid dan cendekiawan Frans Magnis Suseno. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pilkada Serentak, Kapolri: Kalau Ada yang Merusak, Kita Proses

Pilkada Serentak, Kapolri: Kalau Ada yang Merusak, Kita Proses

News | Jum'at, 31 Juli 2015 | 11:42 WIB

Pilkada Gunakan E-Voting

Pilkada Gunakan E-Voting

Foto | Rabu, 29 Juli 2015 | 19:17 WIB

Politisi PKS Minta Pemerintah dan KPU Perbaiki 10 Temuan BPK

Politisi PKS Minta Pemerintah dan KPU Perbaiki 10 Temuan BPK

News | Selasa, 14 Juli 2015 | 14:05 WIB

Ahok: Politik Dinasti Boleh, Asal Mau Mati Buat Rakyat

Ahok: Politik Dinasti Boleh, Asal Mau Mati Buat Rakyat

News | Kamis, 09 Juli 2015 | 11:26 WIB

Mendagri: Anggaran Pilkada Serentak sudah "Clean and Clear"

Mendagri: Anggaran Pilkada Serentak sudah "Clean and Clear"

News | Kamis, 04 Juni 2015 | 20:16 WIB

Sebelum Diparipurnakan, DPR Rapat Dengan BPK Soal Audit KPU

Sebelum Diparipurnakan, DPR Rapat Dengan BPK Soal Audit KPU

News | Senin, 25 Mei 2015 | 20:02 WIB

Komisi II Serahkan Pengajuan Revisi UU Pilkada ke Pimpinan DPR

Komisi II Serahkan Pengajuan Revisi UU Pilkada ke Pimpinan DPR

News | Senin, 25 Mei 2015 | 19:33 WIB

Kubu Agung: KPU Hanya EO, Tidak Berhak Tentukan Peserta Pilkada

Kubu Agung: KPU Hanya EO, Tidak Berhak Tentukan Peserta Pilkada

News | Rabu, 20 Mei 2015 | 01:42 WIB

PPP Kubu Romi Tolak Rencana Revisi UU Pilkada

PPP Kubu Romi Tolak Rencana Revisi UU Pilkada

News | Minggu, 17 Mei 2015 | 14:09 WIB

Mendagri akan Lapor Jokowi Soal Keinginan DPR Revisi UU Pilkada

Mendagri akan Lapor Jokowi Soal Keinginan DPR Revisi UU Pilkada

News | Senin, 11 Mei 2015 | 17:28 WIB

Terkini

Dry Ice Diuji untuk Atasi Kabut Asap, Mengapa Sumsel Masih Diselimuti Asap Pekat Berbahaya?

Dry Ice Diuji untuk Atasi Kabut Asap, Mengapa Sumsel Masih Diselimuti Asap Pekat Berbahaya?

Sumsel | Kamis, 15 Oktober 2026 | 23:55 WIB

Terjaring OTT, KPK Periksa Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo di Mapolresta Klaten

Terjaring OTT, KPK Periksa Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo di Mapolresta Klaten

Jawa Tengah | Kamis, 15 Oktober 2026 | 22:59 WIB

Daftar 16 Perusahaan Perkebunan dan HTI Diusut Soal Karhutla Sumsel, Baru PT RAS Punya Tersangka

Daftar 16 Perusahaan Perkebunan dan HTI Diusut Soal Karhutla Sumsel, Baru PT RAS Punya Tersangka

Sumsel | Kamis, 15 Oktober 2026 | 22:50 WIB

Nestle Indonesia Gandeng Kemendag, Perkuat Daya Saing Produk Lokal di Pasar Global

Nestle Indonesia Gandeng Kemendag, Perkuat Daya Saing Produk Lokal di Pasar Global

Bisnis | Kamis, 15 Oktober 2026 | 22:49 WIB

Koalisi Pers Sumsel Desak Evaluasi Pengamanan Demo Usai Tiga Wartawan Dikeroyok

Koalisi Pers Sumsel Desak Evaluasi Pengamanan Demo Usai Tiga Wartawan Dikeroyok

Sumsel | Kamis, 15 Oktober 2026 | 22:46 WIB

Kasus Karhutla Sumsel: 16 Perusahaan Diusut, Mengapa Baru PT RAS Ditetapkan Tersangka?

Kasus Karhutla Sumsel: 16 Perusahaan Diusut, Mengapa Baru PT RAS Ditetapkan Tersangka?

Sumsel | Kamis, 15 Oktober 2026 | 22:21 WIB

Dirut Jadi Tersangka Korupsi Nikel, PT CNI Hormati Proses Hukum

Dirut Jadi Tersangka Korupsi Nikel, PT CNI Hormati Proses Hukum

News | Kamis, 15 Oktober 2026 | 22:11 WIB

Kejagung Ungkap Alasan Jabatan Kajati Diusulkan Setara Bintang Tiga

Kejagung Ungkap Alasan Jabatan Kajati Diusulkan Setara Bintang Tiga

News | Kamis, 15 Oktober 2026 | 22:04 WIB

Setahun Kepergian Kartini Muljadi, Nilai Kebaikannya Dihidupkan Lewat Tiga Program Sosial

Setahun Kepergian Kartini Muljadi, Nilai Kebaikannya Dihidupkan Lewat Tiga Program Sosial

Lifestyle | Kamis, 15 Oktober 2026 | 22:02 WIB

Penyebab Banjir Nepal Bisa Setinggi 25 Meter Terkuak, Dunia Diambang Kiamat?

Penyebab Banjir Nepal Bisa Setinggi 25 Meter Terkuak, Dunia Diambang Kiamat?

News | Kamis, 15 Oktober 2026 | 22:02 WIB

×