Suara.com - Kasus mutasi Komisaris Jenderal Budi Waseso dari Bareskrim ke BNN berbuntut panjang. Pasalnya, mutasi tersebut dilakukan di tengah upaya Bareskrim mengusut dugaan kasus korupsi di PT. Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menduga ada keterlibatan orang kuat dan berkuasa dalam kasus dugaan korupsi Pelindo II. Tetapi dia tidak mau menyebutkan siapa orang berkuasa itu.
Untuk mengungkapnya, Bendahara Umum Partai Golkar ini mendukung pembentukan panitia khusus untuk mengawal proses hukum kasus Pelindo II.
"Kita ikut mengusulkan. Kita melihat indikasi skandal besar di Pelindo sangat kuat yang melibatkan orang-orang kuat juga," kata Bambang melalui pesan singkat, Jumat (4/9/2015).
Salah satu pengurus Partai Golkar ini mengaku sudah memperoleh bukti-bukti adanya kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus Pelindo II.
"(Pembentukan pansus buat) kasusnya. Karena kita sudah dapat beberapa datanya. Ini bukan soal kerugian negara satu atau dua miliar. Tapi triliunan. Soal pengadaan crane itu hanya pintu masuk saja," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengaku bakal mendorong pembentukan Panitia Khusus Pelindo II.
"Komisi III akan buat Pansus Pelindo. Agar kasus yang ditangani oleh Buwas (Budi Waseso) bisa jalan terus," kata Trimedya.
Dia menyayangkan Budi Waseso dipindahkan ke BNN. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan dalam waktu dekat bertemu pertemuan dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk mempertanyakan alasan pemindahan Budi Waseso.
"Kita juga akan mengundang Kapolri minggu depan untuk mempertanyakannya, kalau Kapolri tidak bisa ke DPR kita yang akan ke kantornya senin atau selasa. Karena ini tidak boleh terjadi di kemudian hari, bukan hanya Polri, Kejaksaan juga begitu," katanya.