Suara.com - Menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan polisi untuk menindak tegas perusahaan pembakar hutan dan lahan, pemerintah membuat empat strategi operasi darurat penanganan bencana asap.
Dari rilis yang diterima suara.com, Senin (7/9/2015), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut operasi darurat dilakukan secara serempak di daerah bencana, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Strategi pertama dilakukan dari udara dengan hujan buatan dan pemboman air.
BNPB mengerahkan 3 pesawat Casa 212 untuk hujan buatan di Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.
“Total 115 ton disebar di awan di Riau, 40 ton di Sumatera Selatan dan 22 ton di Kalimantan Barat. 13 helikopter digunakan untuk pemboman air yaitu Riau 3 unit, Sumatera Selatan 2, Jambi 2, Kalimantan Barat 2, dan Kalimantan Tengah 2, dan Kalimantan Selatan 1. Kementerian LHK mengerahkan 1 pesawat Air Tracktor di Riau. Jutaan liter telah dijatuhkan di titik api,” jelas Juru Bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Strategi kedua adalah pemadaman di darat oleh tim gabungan dari BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, MPA dan masyarakat. Di tiap provinsi lebih dari 1.500 personel dikerahkan memadamkan api.
Ketiga, operasi penegakan hukum oleh Polri dan PPNS. Polri telah menindak 39 kasus kebakaran hutan di Sumatera sepanjang tahun ini.
“Aparat TNI disebar untuk melakukan patroli dan menjaga daerah-daerah yang sering dibakar,” lanjut Sutopo.
Keempat adalah pelayanan kesehatan dan sosialisasi. Semua Kapolda di enam provinsi yang terbakar telah mengeluarkan maklumat pelarangan membakar hutan dan lahan.
Ribuan masker telah dibagikan kepada masyarakat. Data sementara di Sumatera Selatan ada 22.555 jiwa menderita ISPA dan di Riau 1.002 jiwa. Sosialisasi terus dilakukan.
